Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, NK, atas dugaan kasus pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur. NK merupakan Kepala DinS ESDM Jawa Timur sebelumnya.
Pantauan detikJatim, NK keluar dari gedung Kejati Jatim, Senin (16/11/2026) pukul 23.04 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah milik Kejati Jatim dan wajahnya ditutup map berwarna cokelat.
Ia dibawa oleh dua penyidik dari Kejati Jatim menuju ruang tahanan. Tak ada komentar sepatah pun dari NK ketika ditanya awak media.
“Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan inisial NK selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024,” kata Aspidsus Kejati Jatim, IG Punia Atmaja saat konferensi pers.
Punia menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan ditemukan adanya peran NK memerintahkan tersangka OS selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim untuk meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar.
“Kepada para pemohon izin pada bidang pertambangan sebanyak 7 pemohon izin dengan total uang sebesar Rp 1.105.000.000,” lanjutnya.
Kemudian, di bidang tersebut terdapat 28 pemohon izin dalam periode Maret-September 2024 dengan total nilai Rp 133,5 juta.
“Sehingga total keseluruhan jumlah punglinya adalah senilai Rp 1.238.500.000,” ungkapnya.
Punia juga menerangkan NK telah menikmati uang sebesar Rp 687,5 juta dari total pungli tersebut, yang terdiri dari bidang Pertambangan sebesar Rp 552,5 juta dan bisang Geologi dan Air Tanah sebesar Rp 135 juta.
“Bahwa keseluruhan barang bukti baik berupa uang dan emas batangan seberat 50 gram yang telah dinikmati oleh NK sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” jelas dia.
Perbuatan tersangka NK selaku Kepala Dinas ESDM melanggar sejumlah pasal yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kemudian, Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dan ketiga, Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
(Sumber:Kadis LH Jatim Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli ESDM.)
Kadis LH Jatim Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli ESDM
