Rp 5 Triliun Disiapkan untuk Program Sekolah Swasta Gratis

Jakarta (VLF) – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk menjalankan program sekolah swasta gratis pada 2027. Program ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara memenuhi hak pendidikan dasar tanpa biaya, termasuk bagi siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengatakan anggaran tersebut telah disiapkan pemerintah bersama DPR untuk mendukung pelaksanaan program.

“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) seperti dikutip dari 20Detik.

Meski demikian, program tersebut tidak akan berlaku otomatis bagi seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

Pasalnya terdapat sekolah swasta yang memiliki fasilitas dan keunggulan khusus. Beberapa di antaranya menerapkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional, seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu pun mengungkapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini tengah menyusun daftar sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program tersebut.

“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” ujar Lalu.

“Ada juga swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional tetapi juga ada kurikulum tambahan baik IB (International Baccalaureate), Cambridge, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang dibuat daftarnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” lanjutnya.

Putusan MK tentang Pendidikan Dasar Gratis

Sebagai informasi, dalam putusan yang dibacakan pada Mei 2025, MK menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Ketentuan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan tingkat SD, SMP, madrasah, atau sederajat, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Namun, MK juga memberikan pengecualian terhadap sekolah swasta tertentu. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan kondisi pembiayaan setiap sekolah swasta tidak dapat disamaratakan.

“Mahkamah juga memahami bahwa seluruh sekolah/madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatarbelakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik,” ujar Enny, dikutip dari laman MK.

Pengecualian tersebut berkaitan dengan sekolah yang menawarkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional, seperti kurikulum internasional maupun keagamaan. Kurikulum tersebut merupakan ciri khas sekaligus dijadikan “nilai jual” keunggulan yang ditawarkan sekolah kepada calon peserta didik.

Menurut MK, model pendidikan semacam itu turut memengaruhi motivasi dan tujuan peserta didik dalam memilih sekolah. Dengan demikian, keputusan untuk bersekolah di lembaga pendidikan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada keterbatasan akses terhadap sekolah negeri.

“Dalam kasus ini, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah tertentu,” kata Enny.

(Sumber:Rp 5 Triliun Disiapkan untuk Program Sekolah Swasta Gratis.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *