Jakarta (VLF) – Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan anggaran Rp 1,8 miliar untuk mendukung penanganan stunting melalui penyediaan makanan tambahan bagi anak. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menekan angka stunting yang pada 2026 tercatat sebanyak 759 anak.
Wakil Bupati Merangin A. Khafidh mengatakan, penanganan stunting membutuhkan perhatian serius karena wilayah Merangin terdiri dari 205 desa dan 10 kelurahan. Luasnya cakupan wilayah tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar program penanganan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp 1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Khafidh dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Selasa (13/10/2026).
Persoalan stunting ini pun dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026. Dimana dalam rakor itu juga menunjukkan prevalensi stunting di Merangin sebesar 2,83 persen.
Rakor itu digelar di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa (13/10) dan dihadiri Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, kepala desa, serta lurah.
“Kita minta OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB, diminta memperkuat kerja sama agar program penanganan berjalan terintegrasi,” ujar Khafidh.
Khafidh juga berharap dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor dapat memperkuat intervensi gizi serta pendampingan terhadap keluarga yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan bantuan dan program yang tersedia benar-benar tepat sasaran.
“Dengan langkah tersebut, penanganan stunting di Merangin diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga didukung keterlibatan aktif seluruh pihak dalam mendampingi ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko stunting,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Merangin M. Syukur meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menangani persoalan stunting. Dia menegaskan, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya.
Syukur juga meminta setiap OPD mengevaluasi pelaksanaan program agar upaya penanganan stunting berjalan efektif. Menurutnya, penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita.
“Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin,” kata Syukur.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, para camat diminta berkoordinasi secara intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian melalui Polsek, serta jajaran TNI melalui Koramil.
“Pemerintah desa dan kelurahan juga didorong memanfaatkan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting. Upaya tersebut mencakup penguatan rumah desa sehat dan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Posyandu,” tutupnya.
(Sumber:759 Anak di Merangin Alami Stunting, Pemkab Siapkan Anggaran Rp 1,8 Miliar.)
759 Anak di Merangin Alami Stunting, Pemkab Siapkan Anggaran Rp 1,8 Miliar
