Jakarta (VLF) – Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan status tersebut diperlukan agar dukungan anggaran penanganan karhutla bisa dimaksimalkan, termasuk untuk melindungi warga terdampak.
Daniel menilai kondisi karhutla saat ini sudah sangat darurat. Ketua DPP PKB itu menilai penanganan perlu dilakukan secara masif, baik melalui pemadaman kebakaran maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
“Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak,” kata Daniel kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Daniel menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama warga di wilayah pedalaman. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, hingga pangan bagi warga terdampak.
Daniel juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada relawan yang ikut memadamkan kebakaran. Menurutnya, para relawan yang meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa perlu mendapat dukungan logistik serta perlengkapan keselamatan yang memadai.
“Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif,” ujarnya.
Kemudian, Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan sejumlah upaya penanganan, seperti water bombing, modifikasi cuaca, serta pemadaman dari darat. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana masih menjadi kendala.
Daniel menilai kondisi lahan gambut yang sangat kering dan terbakar hingga lapisan dalam turut menyulitkan proses pemadaman.
“Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman,” kata Daniel.
Namun, Daniel menilai upaya mitigasi sebelum kebakaran perlu menjadi perhatian serius agar dampak karhutla dapat ditekan. Daniel juga menyebut DPR mendukung penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kebakaran yang dinilainya sudah dalam kondisi darurat.
Menurutnya, DPR telah mendorong agar status bencana nasional ditetapkan sejak awal kebakaran. Namun, dia menyebut pemerintah belum menetapkan status tersebut hingga saat ini.
“Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.
Minta Korporasi Pelaku Karhutla Dihukum Berat
Selain penanganan darurat, Daniel meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha saja tidak cukup untuk memberikan efek jera.
Daniel menilai pemilik perusahaan yang terbukti bertanggung jawab juga harus mendapatkan hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Hukum berat bagi pelaku korporasi yang menjadi penyebab kebakaran, tidak hanya mencabut izin usaha tetapi pemilik perusahaan harus mendapat hukuman yang berat, hal ini untuk memastikan efek jera,” katanya.
Daniel mengingatkan dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, kehidupan sosial, hingga hubungan antarnegara.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
(Sumber:Soroti Mitigasi, Legislator PKB Dorong Karhutla Jadi Bencana Nasional.)