Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan belum ada keputusan untuk merelaksasi atau mengubah aturan ganjil genap. Kekhawatiran terjadinya macet menjadi pertimbangan utama.
“Belum ada keputusan untuk merelaksasi atau mengubah aturan. Karena harus melihat dampaknya secara utuh, lalu lintas, perekonomian, emisi, dan jenis kendaraan,” kata Staf Khusus Pramono Anung, Chico Hakim, saat dihubungi, Senin (28/9/2026).
Chico menekankan aspek kemacetan menjadi pertimbangan utama pihaknya. Kadishub DKI Jakarta, kata dia, juga sudah mengatakan relaksasi berpotensi menambah volume kendaraan.
“Kekhawatiran macet kalau direlaksasi, itu justru menjadi pertimbangan utama. Kadishub sendiri sudah menyampaikan bahwa dari sisi pakar, relaksasi berpotensi menambah volume kendaraan,” ucap dia.
Meski begitu, Chico memastikan ganjil genap bukan satu-satunya instrumen pengurai kemacetan. Dia menyebut pihaknya akan memperbesar pilihan transportasi umum.
“Ganjil-genap bukan satu-satunya cara mengurai macet. Fokus Pemprov adalah memperbesar pilihan transportasi umum seperti TransJakarta/TransJabodetabek, MRT, LRT, plus subsidi gratis untuk 15 golongan,” jelas dia.
“Konektivitas angkutan umum sudah di atas 90 persen, dan pengguna transportasi publik terus naik. Arahnya jelas: kurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, bukan sekadar longgarkan pembatasan,” lanjutnya.
Ganjil Genap Dikaji Ulang
Dishub DKI Jakarta telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) soal kebijakan ganjil genap (gage). Mereka meminta masukan masyarakat dan evaluasi setelah 10 tahun kebijakan itu dilakukan.
“FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih,” kata Kadishub DKI Budi Awaludin saat ditemui di CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).
Budi mengatakan, dalam FGD itu pihaknya mengupas masalah perekonomian yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup di Jakarta. Nantinya, Dishub DKI memerlukan kajian itu lebih dalam lagi sebagai bahan evaluasi.
“Kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan. Nah, ini banyak hal yang memang harus dikaji lebih mendalam,” jelasnya.
Budi menyebut, beberapa masalah perekonomian itu datang dari pelaku usaha. Katanya ada yang mengusulkan aturan ganjil genap lebih fleksibel.
“Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasi kan, seperti itu,” katanya.
Di sisi lain, Budi mendengar pendapat dari pakar bahwa usulan relaksasi dapat berimbas lebih besar untuk kemacetan. Sehingga menurutnya evaluasi mendalam harus dilakukan.
“Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, ya kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi kan. Nah, ini kan menjadi masih kita harus dikaji lebih mendalam,” ucapnya.
(Sumber:Pemprov DKI Belum Putuskan soal Relaksasi Gage: Macet Pertimbangan Utama.)