Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mempermudah proses pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai pemerintah federal dengan gaji tertinggi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk merombak sistem tenaga kerja pemerintah.
Melansir Reuters, Kamis (4/6/2026), perintah yang baru dikeluarkan oleh Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) pada dasarnya mencabut jaminan perlindungan pekerjaan dari sebagian besar kelompok pegawai negeri federal senior yang berpenghasilan hingga hampir US$ 200.000 per tahun.
Perintah eksekutif ini dirancang agar PNS senior di AS terlepas dari campur tangan politik, sebab posisi mereka sedikit banyak dapat memengaruhi hasil dari implementasi kebijakan pemerintah. Untuk saat ini, aturan baru tersebut setidaknya akan mempengaruhi sekitar 8.000 PNS federal.
Dalam sebuah panggilan untuk membahas langkah tersebut, Direktur OPM Scott Kupor mengatakan saat ini pemerintah perlu mempekerjakan orang-orang yang bersedia dan mampu melaksanakan perintah untuk mencapai prioritas kebijakan pemerintah.
“Anda boleh memiliki pandangan politik apa pun, tapi jika Anda membiarkan pandangan tersebut mengganggu kesediaan Anda untuk benar-benar melaksanakan perintah dan arahan kebijakan yang sah dari pemerintah, maka (aturan) ini jelas memberikan mekanisme bagi orang-orang di lembaga-lembaga tersebut untuk dapat diberhentikan sesuka hati,” katanya.
Perintah terbaru ini menunjukkan bahwa Trump tetap gigih dalam upayanya untuk mendisiplinkan dan memecat pegawai tetap yang dianggapnya merusak tujuan politiknya. Bahkan orang nomor satu di AS itu meyakini pemerintahannya terhambat oleh para pegawai federal yang menentang setiap kebijakan selama masa jabatannya yang pertama.
Untuk saat ini jumlah pekerja yang terdampak oleh perintah tersebut masih jauh di bawah perkiraan maksimum yang mencapai 50.000 pekerja. Namun para pejabat senior pemerintahan yang hadir dalam panggilan tersebut mengatakan Trump dapat memperluas kelompok PNS yang jaminan perlindungan pekerjaannya dicabut, meski belum memiliki rencana untuk melakukannya dalam waktu dekat.
(Sumber:Trump Teken Aturan Baru, 8.000 PNS AS Terancam PHK.)