Jakarta (VLF) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran energi dunia di Selat Hormuz. Kawasan ini merupakan salah satu titik paling strategis dalam sistem energi global, karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman tersebut.
Gangguan terhadap pelayaran di Selat Hormuz langsung memicu volatilitas harga energi global.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia telah melonjak hingga sekitar US$ 92 per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia yang dipatok sekitar US$ 70 per barel.
Jika eskalasi konflik meningkat dan gangguan distribusi energi berlangsung lebih lama, harga minyak dunia berpotensi menembus US$100 bahkan hingga US$120 per barel. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar dinamika geopolitik global, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.
Double Shock: Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah
Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda dari sisi eksternal. Di satu sisi, harga minyak global melonjak akibat ketegangan geopolitik. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan hingga mendekati Rp 17.000 per dolar AS.
Kombinasi kedua faktor ini menciptakan double shock bagi perekonomian nasional. Konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 580-600 ribu barel per hari. Artinya lebih dari 1 juta barel per hari kebutuhan energi nasional masih harus dipenuhi melalui impor.
Jika harga minyak naik dari asumsi APBN US$ 70 menjadi US$ 92 per barel, maka terdapat selisih sekitar US$ 22 per barel. Dengan volume konsumsi tersebut, tambahan tekanan biaya impor energi secara kasar dapat mencapai sekitar US$ 12-13 miliar per tahun.
Dengan kurs rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, angka ini setara dengan sekitar Rp 210-220 triliun. Namun skenario yang lebih serius harus diantisipasi. Jika konflik di Timur Tengah terus meningkat dan harga minyak menembus US$120 per barel, maka selisih dari asumsi APBN bisa mencapai US$50 per barel.
Dalam kondisi tersebut, tekanan fiskal terhadap energi dapat meningkat hingga sekitar Rp450-500 triliun, mendekati situasi krisis subsidi energi yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2022.
Tekanan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal negara serta meningkatkan beban subsidi energi, kompensasi BBM, dan biaya impor energi nasional.
Dampak bagi Dunia Usaha dan Perekonomian
Lonjakan harga energi global tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga membawa implikasi luas bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Pertama, meningkatnya inflasi energi dan biaya logistik, yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat.
Kedua, meningkatnya biaya produksi sektor industri, khususnya pada sektor transportasi, manufaktur, dan industri berbasis energi.
Ketiga, potensi penyusutan surplus neraca perdagangan, karena meningkatnya nilai impor energi.
Keempat, meningkatnya tekanan terhadap stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan domestik.
Jika konflik geopolitik berlangsung panjang, volatilitas harga energi global dapat menjadi salah satu risiko ekonomi terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Risiko Perang Berkepanjangan
Selat Hormuz telah lama dikenal sebagai salah satu chokepoint energi paling sensitif di dunia. Setiap eskalasi konflik di kawasan ini hampir selalu berdampak langsung pada harga minyak global.
Dalam konteks geopolitik saat ini, terdapat beberapa kemungkinan skenario.
Skenario pertama adalah konflik terbatas selama 3-6 bulan, dengan gangguan pelayaran sporadis yang membuat harga minyak bertahan di kisaran US$ 90-100 per barel.
Skenario kedua adalah konflik regional selama 6-18 bulan, di mana perang proksi melibatkan berbagai kelompok di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi ini harga minyak berpotensi berada di kisaran US$ 100-120 per barel.
Skenario ketiga adalah konflik berkepanjangan yang melibatkan lebih banyak negara dan menyebabkan gangguan distribusi energi global secara signifikan. Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup dalam waktu lama, harga minyak bahkan berpotensi melampaui US$ 120 per barel.
Melihat dinamika geopolitik saat ini, risiko konflik regional berkepanjangan menjadi skenario yang perlu diantisipasi secara serius.
Pemerintah Perlu Langkah Antisipatif yang Out of the Box
Dalam menghadapi potensi krisis energi global, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga visioner.
– Pertama, membangun Strategic Petroleum Reserve nasional.
Indonesia perlu memiliki cadangan minyak strategis minimal untuk 60-90 hari konsumsi nasional, sehingga memiliki buffer ketika terjadi gangguan pasokan global.
– Kedua, mempercepat peningkatan produksi migas nasional.
Krisis energi global harus menjadi momentum untuk mempercepat eksplorasi dan optimalisasi lapangan migas nasional, termasuk melalui teknologi Enhanced Oil Recovery.
– Ketiga, mempercepat program biofuel nasional.
Program biodiesel perlu didorong menuju B50 bahkan B60 agar ketergantungan pada impor solar dapat dikurangi secara signifikan.
– Keempat, memperkuat diplomasi energi global.
Indonesia perlu memperluas kerja sama energi dengan negara produsen di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah untuk mendiversifikasi sumber pasokan energi.
– Kelima, menerapkan strategi lindung nilai energi (energy hedging).
Langkah ini penting untuk mengurangi risiko volatilitas harga minyak global terhadap APBN.
Momentum Memperkuat Kedaulatan Energi
Krisis energi global akibat konflik geopolitik harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat agenda kedaulatan energi nasional.
Ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi merupakan kerentanan struktural bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan produksi migas domestik, pengembangan biofuel, serta diversifikasi energi menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda.
Dengan kebijakan yang tepat dan langkah antisipatif yang berani, Indonesia tidak hanya mampu meredam tekanan terhadap APBN, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dr. Anggawira, MM, MH
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Ketua Umum ASPEBINDO
(Sumber:Ancaman Minyak US$ 120: Krisis Hormuz dan Tekanan Baru bagi APBN Indonesia.)