Jakarta (VLF) – Pihak mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Mallusetasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons tudingan penahanan gaji relawan. Penghentian pembayaran itu dipicu adanya somasi dari pihak Yayasan Malomo.
“Sepenuhnya tidak benar (penahanan gaji relawan), itu fitnah yang dialamatkan kepada pihak mitra. Kami sudah investasikan biaya, tempat, peralatan, hingga energi untuk membangun dapur ini,” ujar Penanggungjawab SPPG, Sapar Muchtar kepada detikSulsel, Selasa (17/2/2026).
Sapar menjelaskan, hubungan emosional dan administratif relawan sebenarnya berada di bawah naungan mitra, bukan Yayasan Malomo. Dia justru balik mempertanyakan klaim kepedulian yayasan terhadap para pekerja dapur.
“Rekrutmen relawan itu kami yang lakukan, kami yang membayar. Afiliasinya ke kami. Tidak mungkin pihak yayasan yang tidak tahu-menahu proses di dapur lebih peduli. Kami yang berinteraksi langsung setiap hari,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, pemicu macetnya pembayaran ini berawal dari ketidaksepakatan mengenai pembagian insentif. Menurutnya, insentif untuk Yayasan Malomo sebesar Rp 6 juta per hari terlalu besar.
“Itu yang kita konflikkan. Konflik antara kita ini kan ada ketidaksepakatan dalam sharing insentif SPPG,” katanya.
Kemudian, pihak Yayasan Malomo melakukan upaya hukum somasi terkait insentif yayasan. Dalam somasi itu, mitra sebagai penanggung jawab dicopot dari pihak yayasan.
“Dalam poin somasinya itu adalah pihak yayasan telah melakukan pergantian di poin kedua itu jelas, dia telah melakukan pergantian kepada kami selaku PIC selaku mitra dan tidak lagi memiliki kewenangan,” jelasnya.
Sehingga pihak mitra menilai sudah tidak punya kewenangan untuk membayar insentif. Akibatnya, sejumlah pembayaran baik operasional dan insentif tidak terbayarkan.
“Baik itu insentif untuk gaji relawan, bahkan pembayaran biaya bahan kita selama satu hari itu kita tidak bayarkan. Itu Rp 20 jutaan lebih juga itu nilainya, artinya bukan uang kecil juga,” katanya.
Di sisi lain, pihak mitra merasa dirugikan dengan pembagian insentif ke Yayasan Malomo ditambah beban biaya operasional. Olehnya itu, pihak mitra sempat menahan insentif untuk yayasan.
“Ada dua periode insentif yang kami hold (tahan) karena tidak ada titik temu soal pembagian hasil. Selama lima bulan awal kami bayar terus, hanya dua bulan terakhir ini kami tahan karena kami merasa dirugikan secara operasional,” kata Sapar.
Sapar mengaku tidak gentar terkait ancaman Yayasan Malomo yang ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, ia meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan sebagai penengah untuk melihat kondisi secara objektif.
“Masalah ini harus kembali ke BGN karena ini domain mereka. Silakan BGN lihat secara objektif status dapur ini agar ada win-win solution,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, operasional SPPG Mallusetasi di Parepare disetop untuk sementara waktu. Penutupan sementara oleh BGN itu dipicu konflik internal antara pihak Yayasan Malomo dengan mitra pengelola dapur.
Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor 462/D.TWS/02/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan. Penghentian sementara mulai berlaku 17 Februari 2026.
Sementara itu, Kuasa Hukum Yayasan Malomo, Zulkarnaim Farid menuding pihak mitra tidak membayarkan biaya insentif yayasan sejak memasuki tahun 2026. Padahal biaya insentif yayasan itu sudah disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Intinya tidak komitmen, sehingga menyebabkan kondisi seperti ini. Di somasi kami sudah jelas bahwa ada biaya sewa atau insentif yayasan yang tidak dibayarkan,” katanya, Selasa (17/2).
Dia mengungkapkan, pihak mitra juga menahan gaji 47 relawan dapur SPPG. Pihak yayasan menyayangkan sikap mitra yang dinilai tidak memiliki empati terhadap para relawan.
“Kita sudah bilang jangan ditahan (semua dananya), kasihan kita punya relawan dan pekerja yang lain. Kesannya dana yayasan disandera. Ini tidak etis, harusnya hak yayasan diberikan dulu,” tegasnya.
(Sumber:Mitra SPPG di Parepare Tahan Gaji Relawan gegara Disomasi Yayasan.)