Jakarta (VLF) – Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dia mengatakan pemerintah harus melakukan bersih-bersih birokrasi.
“Dengan turunnnya IPK Indonesia tentu menjadi alarm bagi pemerintah dan penegak hukum untuk semakin serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan bersih-bersih birokrasi Indonesia,” kata Yudi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Yudi menilai penurunan skor IPK mencerminkan masalah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari semakin luasnya operasi tangkap tangan (OTT) yang kini merambah ranah peradilan, pajak, hingga bea-cukai.
“Sehingga ke depannya tentu penindakan yang terukur terhadap para pelaku korupsi, pencegahan korupsi para aparatur negara dan perbaikan sistem birokrasi tentu menjadi hal penting. Termasuk juga transparansi dalam prosedur layanan kepemerintahan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan penurunan tiga poin dalam IPK Indonesia cukup signifikan. Yudi menyinggung jika Indonesia pernah berada di posisi yang lebih rendah.
“Intinya IPK yang dikeluarkan TII ini jangan dipandang sebelah mata, harus serius berbenah karena ini digunakan sebagai salah satu rujukan investor internasional dalam berinvestasi di suatu negara,” ujarnya.
Sebelumnya, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34. Ada penurunan tiga poin dibanding pada 2024.
“Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109,” kata Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, kepada wartawan, Selasa (10/2).
Ferdian mengatakan peringkat skor IPK Indonesia tahun 2025 telah keluar dari 100 besar. Padahal di tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-99. Kini, skor IPK RI setara dengan Nepal.
(Sumber:IPK RI Turun Setara Nepal, Eks Penyidik KPK Minta Bersih-bersih Birokrasi.)