Jakarta (VLF) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meningkatkan free float saham menjadi 15% pada Februari. Saat ini free float saham yang diterapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya 7,5%.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan peningkatan free float dianggap sejalan dengan standar yang telah ditetapkan oleh sejumlah bursa global. Kebijakan ini akan ditetapkan dengan mengedepankan transparansi.
“SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik,” ujar Mahendra dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Mahendra juga mendorong reformasi regulasi di pasar modal. Langkah ini dilakukan menyusul permintaan transparansi MSCI terkait free float saham-saham Indonesia yang menyebabkan runtuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Reformasi regulasi pasar modal ini dilakukan setelah OJK menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Bank Indonesia (BI), hingga BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara).
OJK Berkantor di BEI
Berdasarkan pertemuan tersebut, OJK memutuskan untuk berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dilakukan OJK mulai besok, Jumat (30/1/2026).
“Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini,” terang Mahendra.
Mahendra mengatakan, seluruh unsur pemerintah dan lembaga moneter mendukung reformasi di pasar modal Indonesia. Dukungan ini diberikan untuk perbaikan dan penguatan pasar modal ke depan.
“Jadi solid semua mendukung hal itu. Karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara. Dan juga solid mendukung untuk perkembangan, penguatan, serta pendalaman pasar,” jelas Mahendra.
Dalam waktu dekat, OJK akan meningkatkan batas free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan menjadi 15% dari sebelumnya hanya 7,5%. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat proses demutualisasi BEI pada kuartal I tahun ini.
“Kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi Bursa dalam kuartal pertama tahun ini,” tutur Mahendra.
(Sumber:OJK Kerek Free Float dan Ngantor di BEI Biar IHSG Berotot Lagi.)