Category: Global

Deputi KPK Sebut Tak Semua Hadiah Haram, Asal Tak Terkait Jabatan

Jakarta (VLF) – Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebut tak semua gratifikasi haram diterima. Tetapi ada syaratnya, yakni hadiah yang diberikan kepada seseorang itu tak berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

“Gratifikasi juga banyak yang halalnya dari pada yang haramnya. Yang haramnya cuman satu. Kalau kita sebagai ASN sebagai pegawai negeri tadi yang haram itu adalah yang menerima apapun juga bentuknya, bentuk hadiah tadi atau uang apapun juga yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kita,” kata Wawan pada acara webinar bertajuk ‘Integritas & Anti Korupsi: Dari Kesadaran Menjadi Kebiasaan’ di Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Wawan menjelaskan, memberi hadiah atau sebagainya memang diperbolehkan. Asalkan pemberian tidak terkait dengan tugas dan kewenangan, sehingga menjadi gratifikasi.

“Selama yang kita terima ini tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan kita,” ucapnya.

Wawan mencontoh jika orang tua atau saudara yang memberikan sesuatu, bisa diterima. Namun jika orang lain yang memberikan sesuatu karena jabatan, harus ditolak.

“Kalau orang tua kita kasih uang ke kita, terima nggak? Ya terima lah. Kakak kita kasih bekel ke kita terima nggak? Ya terima lah di situ,” ucap dia.

“Tapi kalau orang lain yang memberikan sesuatu pada kita karena jabatan kita maka itu harus ditolak. Itu yang disebut gratifikasi,” tambahnya.

(Sumber:Deputi KPK Sebut Tak Semua Hadiah Haram, Asal Tak Terkait Jabatan.)

Nasib Saham ZBRA, Dirut Kesandung KPK-Perdagangan Saham Disetop Bursa

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat nama melakukan perjalanan luar negeri, salah satunya Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT). Langkah ini dilakukan karena KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

“KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT) terkait penyidikan perkara penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip dari detikNews, Selasa (19/8/2025).

Mengutip dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rudijanto saat ini tercatat sebagai Direktur Utama (Dirut) salah satu perusahaan terbuka, yakni PT Dosni Roha Indonesia Tbk (ZBRA). Lantas, bagaimana kinerja emiten milik kakak kandung Hary Tanoesoedibjo ini?

Saham Disuspensi

Mengutip data perdagangan RTI Business, BEI melakukan suspensi atau memberhentikan sementara saham ZBRA dari perdagangan pasar modal. Berdasarkan diagram perdagangan, ZBRA disuspensi sejak 21 Juli 2025 dengan harga terakhir sebesar Rp 50 per lembar saham.

Suspensi ini dilakukan karena adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT B. Braun Medical Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 12 Desember 2024 lalu. Gugatan PKPU itu diajukan kepada salah satu entitas anak ZBRA, yakni PT Dos Ni Roha.

“Adapun peristiwa yang melatarbelakangi adanya Permasalahan Hukum ini merujuk pada transaksi jual beli produk dalam rangka kerja sama distribusi, yang mana kemudian terjadi keterlambatan pembayaran kepada Pemohon,” tulis Manajemen ZBRA, dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, 24 Desember 2025.

Selain itu, ZBRA juga tercatat terlambat menyampaikan laporan keuangan. Perseroan juga belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejak awal tahun 2025.

Dari sisi kinerja fundamental, ZBRA sendiri tercatat rugi berdasarkan laporan keuangan dalam materi RUPS November tahun lalu. ZBRA membukukan rugi Rp 310,61 miliar atau naik dari Rp 269,19 di bulan sebelumnya. Dari sisi pendapatan, perseroan membukukan pendapatan Rp 492,10 miliar.

Masuk Papan Pemantauan FCA

ZBRA juga tercatat masuk dalam papan pemantauan khusus (Full Call Auction/FCA) sejak 31 Juli 2025. Perseroan tercatat memenuhi kriteria ke-6 emiten FCA, di mana ZBRA tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di BEI sesuai Peraturan Nomor I-A dan I-V terkait saham free float.

Kecuali, ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan di atas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi.

Dengan masuknya ZBRA dalam papan pemantauan khusus FCA, pola perdagangan saham akan diperdagangkan pada sesi lelang di jam tertentu. Pergerakan harga sahamnya pun terbatas hanya sebesar 10% di batas atas dan bawah.

Mengutip Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus, terdapat ketentuan agar ZBRA bisa keluar dari papan pemantauan FCA.

Mengacu Ketentuan Bursa IV.1.6. menyebutkan, Perusahaan Tercatat dapat keluar dari papan pemantauan khusus FCA selama lebih dari tujuh Hari Bursa sepanjang syarat yang memungkinkan hal tersebut terpenuhi.

(Sumber:Nasib Saham ZBRA, Dirut Kesandung KPK-Perdagangan Saham Disetop Bursa.)

Prabowo Pamer Sudah Naikkan Gaji Hakim 280%

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto memastikan akan menegakkan hukum dan keadilan di dalam negeri, termasuk di antaranya persoalan gaji. Salah satu wujud dukungan atas keadilan tersebut ialah kenaikan gaji sejumlah hakim hingga 280%.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penegakkan hukum dan keadilan di dalam negeri, salah satunya gaji pekerja yang harus dalam kondisi baik.

“Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280% peningkatannya,” kata Prabowo, di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo juga menekankan, pihaknya tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI sebagai wujud penegakkan hukum dan keadilan di dalam negeri.

“Kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Selain di dalam negeri, Indonesia juga turut aktif berkontribusi dalam mendukung keadilan dan perdamaian di dunia. Salah satunya, RI aktif memperjuangkan perdamaian di Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara.

“Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza,” kata dia.

(Sumber:Prabowo Pamer Sudah Naikkan Gaji Hakim 280%.)

Prabowo: Kami Selamatkan Rp 300 T APBN yang Rawan Diselewengkan

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 300 triliun di awal tahun 2025. Ia menyebut, besaran dana itu diselamatkan karena rawan diselewengkan.
Prabowo merinci, besaran dana tersebut diselamatkan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup dinas luar dan dalam negeri, belanja alat tulis kantor, dan berbagai pengeluaran lain yang dianggap menjadi sumber korupsi.

“Pada awal 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp 300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ungkap Prabowo dalam Sidang Tahunan bersama MRP-DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar (UUD) kita yaitu Ayat 4 Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia,” tambahnya.

Prabowo menyebut, dana Rp 300 triliun itu dialokasikan untuk hal-hal yang produktif dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Ia menyebut, penyelamatan dana APBN ini menjadi upaya untuk menegakkan hukum demi keselamatan bangsa.

Pasalnya saat ini, terang Prabowo, Indonesia menghadapi realita pahit, yakni kebocoran kekayaan negara dengan skala yang sangat besar. Ia menyebutnya sebagai net outflow of national wave.

“Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, Prabowo meminta jajaran kabinetnya untuk terus mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini.

“Saya di sumpah untuk melaksanakan perintah UUD Republik kita karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah,” ujar dia.

(Sumber:Prabowo: Kami Selamatkan Rp 300 T APBN yang Rawan Diselewengkan.)

Bupati Sudewo Belum Nongol Usai Didemo, Hari Ini Absen Paripurna DPRD Pati

Jakarta (VLF) – DPRD Pati menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR, hari ini. Bupati Pati Sudewo absen dalam agenda tahunan ini. Kehadirannya diwakilkan Wabup Pati Risma Adi Chandra.
Pantauan detikJateng, Rapat Paripurna ini digelar mulai pukul 10.00 WIB. Terlihat anggota DPRD Pati turut hadir di ruang paripurna. Termasuk Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi.

Sementara Bupati Pati, Sudewo tidak ada kelihatan saat paripurna. Hanya ada Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra yang hadir. Saat ini sidang paripurna masih berlangsung dan mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kabag Prokompim Setda Kabupaten Pati, Sugiharto mengatakan Bupati Sudewo absen dalam kegiatan paripurna di DPRD Pati itu. Kehadiran Bupati diwakilkan oleh Risma Ardi Chandra sebagai Wakil Bupati Pati.

“Pak Wakil (hadir) paripurna DPRD, pagi ini dan siang,” jelasnya singkat.

Sebelumnya, Sudewo juga tidak kelihatan di kantor Bupati Pati pada Kamis (14/8) kemarin. Hingga kini Sudewo belum menampakkan diri selepas ada aksi demo dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu Rabu (13/8).

(Sumber:Bupati Sudewo Belum Nongol Usai Didemo, Hari Ini Absen Paripurna DPRD Pati.)

Ribuan Perkebunan Kelapa Sawit Langgar Hukum, Dipanggil BPKP Tak Mau Datang

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo mengungkapkan telah mendapatkan laporan ada ribuan hingga jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum dan menyimpang dari aturan.
Dia menyebutkan ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. “Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang,” kata dia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebutkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan tapi kita belum verifikasi.

“Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar dan dari 3,7 juta hektar, 3,1 juta hektar sudah dikuasai kembali,” ujar dia.

(Sumber:Ribuan Perkebunan Kelapa Sawit Langgar Hukum, Dipanggil BPKP Tak Mau Datang.)

Apple Tepis Tudingan Elon Musk Soal Grok AI

Jakarta (VLF) – Apple angkat bicara soal tudingan Elon Musk yang menyebut Apple pilih kasih pada ChatGPT. Apa kata mereka?

Dalam tudingan itu, Musk menilai pemeringkatan aplikasi chatbot Grok AI buatan startup xAI miliknya tidak adil. Bahkan ia mengancam Apple akan mengambil tindakan hukum atas dugaan pelanggaran antimonopoli.

“Mengapa kalian menolak untuk menempatkan X atau Grok di bagian ‘Must Have’ padahal X adalah aplikasi berita #1 di dunia dan Grok adalah #5 di antara semua aplikasi? Apakah kalian bermain politik?” cetus Musk dalam postingan lain.

Namun kemudian Apple dalam pernyataan yang diterima BBC menyebut mereka sudah menggunakan kriteria yang objektif dalam menentukan peringkat aplikasinya.

“Kami memilih ribuan aplikasi melalui grafik, rekomendasi algoritmik, dan daftar yang dikurasi oleh para ahli menggunakan kriteria objektif,” tulis Apple dalam pernyataannya itu.

Sebagai informasi, Apple memang punya kerja sama dengan OpenAI untuk menggunakan ChatGPT di Apple Intelligence sejak Juni 2024. Namun belum pernah ada yang menganggap Apple menganakemaskan aplikasi tersebut dibanding aplikasi sejenis lainnya.

Malah, aplikasi AI rival ChatGPT seperti DeepSeek dan Perplexity pernah memuncaki daftar App Store sejak Apple bekerja sama dengan OpenAI.

Sebelum mengancam Apple, Musk merayakan Grok melampaui Google sebagai aplikasi gratis kelima teratas di App Store. Adapun ChatGPT menduduki peringkat 1 di bagian aplikasi gratis teratas toko iOS Amerika, dan merupakan satu-satunya chatbot AI di Must Have. App Store juga menampilkan tautan untuk mengunduh AI baru OpenAI, ChatGPT-5.

Menanggapi ancaman antimonopoli Musk terhadap Apple, CEO OpenAI Sam Altman berkomentar. “Ini adalah klaim luar biasa mengingat apa yang saya dengar bahwa Elon diduga memanipulasi X demi keuntungan dirinya dan perusahaannya sendiri serta merugikan pesaing dan orang-orang yang tidak disukainya,” tulisnya.

(Sumber:Apple Tepis Tudingan Elon Musk Soal Grok AI.)

Desk Ketenagakerjaan Polda Jateng Gelar Seminar Dunia Usaha yang Adaptif

Jakarta (VLF) – Desk Ketenagakerjaan Polda Jateng menggelar seminar bertema ‘Strategi Adaptasi Dunia Usaha Terhadap Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan’ bersama DPP Apindo Jateng, Rabu (13/8/2025).
Di depan para pengusaha, Ketua Desk Ketenagakerjaan Polda Jateng, Kombes Arif Budiman memaparkan sederet solusi dan rekomendasi penyelesaian hubungan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh sekaligus menjaga iklim investasi.

Seminar yang digelar di Hotel Griptha, Kudus, ini diikuti oleh para pengusaha yang tergabung dalam DPP Apindo Jateng. Hadir pula dalam seminar ini yakni Ketum DPK APINDO Kudus, Helmi Tas’an Wartono; Ketum DPP APINDO Jawa Tengah, Frans Kongi; serta Bupati Kudus, Dr Ars Sam’ani Intakoris.

Sementara itu, hadir sebagai pemateri lainnya yakni Direktur Bina Riksa Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar, dan akademisi hukum ketenagakerjaan Dr Willy Farianto.

Dalam paparannya, Arif mengatakan, sejak dilaunching pada Januari 2025, Desk Ketenagakerjaan Polri bergerak cepat merespons banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang belum rampung hingga soal lambatnya penanganan tindak pidana ketenagakerjaan.

Perselisihan hubungan industrial muncul akibat berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak atau tidak sesuai prosedur, perselisihan mengenai hak-hak pekerja seperti gaji, tunjangan, atau kondisi kerja, hingga perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.

“Penanganan perselisihan hubungan industrial yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas hubungan kerja dan menghindari potensi konflik yang lebih besar,” ungkap Arif yang juga menjabat Dirreskrimsus Polda Jateng ini.

Sejak 2021, Polda Jateng telah menangani belasan laporan perselisihan hubungan industrial. Dalam setiap penanganan, lanjut Arif, mengedepankan musyawarah sebagai penyelesaian.

“Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bahwa penegakan hukum adalah upaya yang paling terakhir,” jelasnya.

Arif menyodorkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor potensial untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja, penetapan kebijakan upah yang adil dan sesuai dengan standar hidup layak, serta
memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap hak-hak pekerja untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan kerja.

“Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dapat diminimalkan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Arif.

Sejumlah upaya telah ditempuh Polri dalam penanganan kasus ketenagakerjaan ini. Di antaranya, Polri mendukung pemerintah untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif agar ekonomi tetap stabil, aktif dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta pendampingan dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

“Hadirnya Desk Ketenagakerjaan Polri juga menjadi upaya untuk mewujudkan jalinan hubungan industrial yang lebih baik, yang saling melengkapi, serta menciptakan keseimbangan antara buruh dan perusahaan sebagai modal menyambut bonus demografi guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Rekomendasi Desk Ketenagakerjaan

Di depan para pengusaha, Arif juga memaparkan sederet rekomendasi Desk Ketenagakerjaan. Antara lain mendukung alternatif penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan atau pidana ketenagakerjaan yang murah dan cepat melalui mekanisme penyelesaian dan pelaporan ke pengawas ketenagakerjaan.

“Selalu menggelorakan dan memupuk semangat dalam memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci penyelesaian masalah ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Selain itu, Desk ketenagakerjaan Polda Jateng berkomitmen dalam menjaga dan mengawal dunia usaha yang adil dan berkelanjutan.

“Berperan aktif ikut menjaga stabilitas keamanan saat terjadi konflik ketenagakerjaan, mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan serta memfasilitasi mediasi dan penyelesaian damai,” pungkasnya.

(Sumber:Desk Ketenagakerjaan Polda Jateng Gelar Seminar Dunia Usaha yang Adaptif.)

Pemerintah Brasil Beri Bantuan Pengusaha buat Hadapi Tarif Trump

Jakarta (VLF) – Brasil menjadi salah satu negara yang terdampak tarif tinggi Amerika Serikat (AS). Produk Brasil digetok tarif hingga 50%.

Pemerintah Brasil langsung merespons hal itu dengan meluncurkan paket bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak tarif tinggi AS. Stimulus ini ekonomi ini berfokus pada pemberian kredit bagi eksportir dan pembelian produk oleh pemerintah dengan harapan perusahaan yang terdampak bisa memiliki pasar alternatif.

Presiden AS Donald Trump menaikkan bea masuk atas beberapa barang dari Brasil dari 10% menjadi 50% awal bulan ini. Meskipun beberapa sektor dibebaskan dari pungutan yang lebih tinggi, langkah ini tetap akan merugikan industri seperti kopi, daging sapi, makanan laut, tekstil, alas kaki, dan buah-buahan.

Di lain pihak, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva telah mengisyaratkan bahwa pemerintahannya tidak akan langsung membalas kenaikan tarif tersebut, melainkan memprioritaskan dukungan bagi sektor-sektor yang paling terdampak.

“Kami tidak mengumumkan langkah-langkah timbal balik. Sejak awal, kami tidak ingin melakukan apa pun yang dapat membenarkan memburuknya hubungan kami,” ujar Lula dilansir dari Reuters, Kamis (14/8/2025).

Stimulus Jumbo Rp 100 T

Total rencana bantuan yang akan diberikan pemerintah Lula kepada perusahaan senilai 34,5 miliar Real Brasil atau sekitar Rp 100 triliun lebih (kurs Rp 2.900).

Terdiri dari akses kredit senilai 30 miliar Real Brasil atau sekitar Rp 87 triliun melalui Dana Jaminan Ekspor (Fundo Garantidor de Exportação/FGE). Dana itu dikelola oleh Bank Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES).

Pemerintah Lula juga akan memberikan kontribusi tambahan senilai total 4,5 miliar Real Brasil atau sekitar Rp 13 triliun sebagai bantuan bagi perusahaan-perusahaan kecil.

Program bantuan baru Brasil juga meringankan beban pajak bagi eksportir agar mereka tetap kompetitif di AS. Diperkirakan bila kebijakan ini berlaku sampai tahun depan, pemerintahan Lula akan mengalami kehilangan potensi pajak senilai 5 miliar Real Brasil atau sekitar Rp 14,5 triliun.

Selain itu, program ini juga mendukung pembelian barang oleh pemerintah yang sebelumnya ditujukan untuk pasar AS, yang akan dialihkan untuk makanan sekolah negeri dan rumah sakit.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Lula, yang berlaku segera tetapi harus disetujui oleh Kongres dalam waktu empat bulan agar tetap berlaku.

Brasil termasuk di antara negara-negara yang paling terdampak oleh tarif Trump. Washington mengecualikan barang-barang utama seperti pesawat terbang, jus jeruk, minyak, dan bubur kertas pulp dari tarif yang lebih tinggi. Namun, produk-produk andalan ekspor Brasil ke AS seperti kopi dan daging sapi kini dikenakan tarif penuh, yang mulai berlaku minggu lalu.

Trump menuduh pemerintah Brasil memainkan kasus hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro. Trump memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Bolsonaro. Di dalam negeri, Bolsonaro sedang diadili karena diduga berencana untuk membatalkan pemilu 2022.

(Sumber:Pemerintah Brasil Beri Bantuan Pengusaha buat Hadapi Tarif Trump.)

MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2025, Bakal Dihadiri SBY-Jusuf Kalla

Jakarta (VLF) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI siap menggelar Sidang Tahunan MPR Tahun 2025. Sidang tahunan ini akan digelar dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.
“Agenda utama Sidang Tahunan adalah Pidato Presiden RI yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI,” kata Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Hal ini disampaikannya saat konferensi pers di lobby Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Terkait persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan digelar Jumat (15/8), Siti mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara lain.

“Kita sudah melakukan koordinasi baik lintas unit, juga dengan lembaga-lembaga negara lain. Karena Sidang Tahunan MPR ini satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD, kita telah berkoordinasi dengan DPR, DPR, Sekretariat Negara, BIN, dan BSSN,” katanya.

Siti menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kelancaran jalannya Sidang Tahunan MPR, termasuk pertemuan konsultasi dengan Presiden RI pada 23 Juli 2025. Gladi kotor pun sudah digelar pada Rabu (13/8) dan gladi bersih pada Kamis (14/8) di Gedung Nusantara.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Sidang Tahunan MPR akan dihadiri sekitar 1.250 undangan. Sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang utama. Undangan mencakup presiden dan wakil presiden RI periode lalu, ketua MPR, ketua DPR, dan ketua DPD periode lalu. Kemudian, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, menteri kabinet Merah Putih, ketua umum partai yang memiliki keterwakilan di DPR, pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pimpinan komisi kajian ketatanegaran MPR RI.

Sedangkan sebanyak 250 undangan lainnya berada di Plaza Nusantara IV terdiri dari, pimpinan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan perwakilan teladan dari seluruh Indonesia.

“Undangan resmi sudah disampaikan kepada presiden dan wakil presiden terdahulu, sampai saat ini konfirmasi kehadiran masih berlanjut, tetapi yang sudah mengkonfirmasi hadir adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Try Sutrisno, Jusuf Kalla, dan Boediono. Sedangkan Pak Jokowi dan Bu Mega masih dalam konfirmasi,” ucap Siti.

Rangkaian Sidang Tahunan MPR 2025

Adapun susunan acara Sidang Tahunan MPR 2025 diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan dan pembukaan sidang oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.

Kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR oleh Ketua MPR, dan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI oleh Ketua DPR. Lalu, penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,

“Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2024 tidak ada penayangan video, maka pada Sidang Tahunan MPR tahun 2025 ini ada penayangan video,” jelasnya.

Kemudian, acara dilanjutkan penyampaian pidato presiden, persembahan lagu-lagu Nusantara, dan penutupan sidang oleh Ketua DPR.

“Untuk pembacaan doa, masih bisa terjadi perubahan, apakah di awal sidang atau di akhir sidang. Kemungkinan pembacaan doa di akhir sidang seperti biasa,” tuturnya.

Hari Konstitusi dan HUT MPR RI

Siti juga mengungkapkan agenda dan kegiatan yang dilaksanakan MPR dalam rangkaian peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI. Kegiatan Pekan Konstitusi dilaksanakan mulai 18-31 Agustus 2025.

Adapun kegiatannya meliputi lomba karya jurnalis, lomba kreasi baris berbaris tingkat SMA dan sederajat di tujuh provinsi yakni, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya, lomba antar unit kerja di lingkungan Sekretariat MPR RI, serta lomba mewarnai dan menggambar.

Selain itu, ada pula Fun Walk pada 30 Agustus 2025, yang diikuti pegawai dan beserta keluarga, tenaga ahli, serta wartawan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Pada 31 Agustus 2025, Justicia Half Marathon akan diikuti peserta dari unsur pimpinan, anggota, pegawai MPR, dan masyarakat umum.

Berbagai forum diskusi juga akan digelar, antara lain Bakohumas tematik yang akan diikuti para pejabat kehumasan dari Kementerian/lembaga pemerintah pada 19 Agustus 2025 bertemakan ‘Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional.’ Bakohumas ini akan menghadirkan Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai keynote speaker, serta narasumber seperti Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, Tiffatul Sembiring; Pakar Hukum Ketatanegaraan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari.

Pada Pekan Konstitusi ini juga diadakan Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat. Pada 25 Agustus 2025 akan dibedah/dibahas buku karya Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, berjudul ‘Amandemen Kelima Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan’. Sedangkan pada 27 Agustus 2025, giliran buku karya Anggota MPR RI sekaligus Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, berjudul ‘Pancasila di Rumahku’.

Kegiatan lain digelar Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan, serta Pameran Karya Jurnalis di Selasar Gedung Nusantara V. Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus dengan peserta dari MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, BPK, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Badan Gizi Nasional, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, dan Badan Pengelola Tapera.

Untuk membudayakan batik, MPR RI juga menyelenggarakan demo membatik dan talkshow tentang batik tradisional. Sedangkan pameran karya jurnalis digelar 28 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan menampilkan karya 24 kandidat pemenang lomba.

(Sumber:MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2025, Bakal Dihadiri SBY-Jusuf Kalla.)