Jakarta (VLF) Para calon presiden (capres) menyampaikan gagasan masing-masing tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Gagasan itu disampaikan di acara yang diselenggarakan KPK.
Dirangkum detikcom, Kamis (18/1/2024), sesuai urutan para capres memaparkan gagasannya. Pertama, capres nomor urut 1 Anies Baswedan, baru kemudian capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, lalu capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Berikut gagasan-gagasan yang disampaikan para capres yang disampaikan dalam acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Rabu (17/1) malam:
Anies Baswedan
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK jika terpilih menjadi Presiden 2024. Caranya dengan merevisi Undang-Undang KPK.
“Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi, dan ini dari aspek apa, satu undang-undangnya,” kata Anies saat memaparkan komitmen antikorupsi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Dia mengatakan KPK harus jadi berwibawa lagi seperti dulu. Dia mengatakan Undang-Undang KPK harus direvisi.
“Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK,” sambungnya.
Selain merevisi undang-undang, Anies ingin KPK memiliki standar etika yang tinggi. Standar etika yang dia maksud adalah pegawai KPK tidak sembarang menerima tawaran makan saat diundang ke suatu tempat.
Menurutnya, dulu pegawai KPK hanya makan menggunakan dana yang diberikan institusi KPK.
“Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK,” ujarnya.
Proses rekrutmen pegawai KPK juga tidak luput dari komitmen Anies. Dia mengatakan akan memperbaiki cara rekrutmen pegawai KPK.
“Yang ketiga adalah rekrutmen, rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan, maupun rekrutmen staf, bukan sekadar mencari pekerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi,” ujarnya.
Terkait pencegahan korupsi di tubuh pemerintahan, Anies mengaku akan mulai dari pejabat pemerintahan. Jika terpilih pada 2024, dia berjanji akan memberikan sanksi berupa demosi hingga reposisi ke pejabat yang tidak patuh melaporkan LHKPN.
“Seperti yang dikatakan tadi optimalisasi LHKPN. Kami setuju bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi bahkan reposisi atau sanksi lain,” kata Anies.
Mantan Gubernur Jakarta itu juga berjanji akan memberikan hadiah yang layak kepada masyarakat yang memburu koruptor. Anies mengatakan penghargaan akan diberikan kepada semua pihak yang melaporkan dan memburu koruptor.
“Kemudian kita berencana memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan,” kata Anies.
“Semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsi,” sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Dia juga berjanji mendorong pembentukan Undang-Undang Pendanaan Politik. Sebab, kata Anies, proses politik membutuhkan ongkos besar sehingga, menurutnya, itu salah satu sumber korupsi.
“Kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik,” ucapnya.
Terakhir, dia mengatakan akan mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan. Menurutnya, RUU itu penting untuk memiskinkan koruptor.
“Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan UU atau RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan,” ujarnya.
Prabowo Subianto
Dalam acara KPK ini, Prabowo Subianto bicara dua langkah upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dua langkah itu yakni menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik (political will).
“Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung, dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total, Saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Prabowo mengutarakan pandangannya soal pentingnya pendekatan sistemik dan realistis dalam memberantas korupsi. Pendekatan realistis, kata Prabowo, bisa dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara.
“Pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Itu sudah benar dan harus kita tingkatkan, tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme,” kata Prabowo.
“Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” lanjutnya.
Selanjutnya, Prabowo menerangkan langkah pendekatan sistemik dalam mengatasi masalah korupsi. Dia mencontohkan dirinya sebagai Menteri Pertahanan berupaya menaikkan jabatan bagi penyelenggara negara dengan tanggung jawab besar agar berbeda dengan pejabat yang memiliki porsi tanggung jawab di bawahnya.
“Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan agar anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu,” kata Prabowo.
“Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak segi gaji, tapi dari segi penghormatan saya mengusulkan jabatan jabatan yang mengendalikan anggaran begitu besar, bintang tiga,” lanjut dia.
Prabowo mengaku telah berupaya melakukan kebijakan secara sistemik dengan menaikkan pangkat bagi pejabat dengan tanggung jawab yang lebih besar. Namun dia mengeluhkan sistem birokrasi yang masih menghambat.
“Tapi sampai sekarang mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Jadi, sistemik pendekatan,” kata dia.
Langkah kedua, lanjutnya, dengan menggunakan langkah political will. Dia menekankan pentingnya pemimpin memberikan contoh aksi antikorupsi agar rasuah tak ditoleransi oleh para bawahan.
“Yang kedua, menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas, political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi dan ing ngarso sung tulodho, memberi contoh,” katanya.
“Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan.Walaupun mungkin berat,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Prabowo bicara mengenai peran pengambil keputusan. Prabowo menawarkan solusi menaikkan gaji hakim-hakim sebagai pendekatan realistis.
“Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” katanya.
Dia pun mencontohkan beberapa pejabat yang mengambil keputusan di negara-negara maju. Seperti hakim, Ketua Mahkamah Agung, dan sejumlah pejabat negara diberi gaji yang cukup besar sehingga kualitas hidupnya terjamin. Menurutnya, cara itu bisa mencegah korupsi pejabat.
Dalam kasus penindakan, Prabowo memiliki gagasan pembuktian terbalik. Untuk diketahui, pembuktian terbalik ialah pembebanan pembuktian diberikan kepada seorang terdakwa kasus korupsi.
Dalam kasus pidana, pembuktian biasanya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum.
“Saya sampaikan, kita upaya. Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga kita pikirkan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak. Saya kira itu,” kata Prabowo.
Menurutnya, pembuktian terbalik diperlukan agar pemberantasan korupsi tak perlu menunggu aduan. Dia mengatakan pejabat harus transparan.
“Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik aduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat,” kata Prabowo.
Prabowo mendukung penguatan LHKPN. Dia juga mendorong penyelenggara negara disanksi apabila tak jujur soal LHKPN-nya.
“Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” lanjutnya.
Ganjar Pranowo
Sama dengan kedua capres lainnya, Ganjar juga menyoroti tentang LHKPN. Dia mengatakan LHKPN itu bukan hal yang sulit. Dia bahkan bicara tentang penghargaan yang pernah diraih.
“Instrumen LHKPN, Bapak-Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan,” kata Ganjar.
Dalam pemaparannya, Ganjar menjelaskan cara menuntaskan LHKPN. Dia menyebut para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk mengisi LHKPN-nya.
“Karena ketika macet, ternyata kuncinya gampang, undang KPN (ketua pengadilan negeri), suruh isi saat itu, selesai semuanya. Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan,” ucap Ganjar.
Selain itu, Ganjar menyebut persoalan LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat. Dia menyebut masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi para pejabat negara.
“Melibatkan KPK, pemerintah, dan dunia usaha, termasuk dunia pendidikan, adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didukung dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya, dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi,” ujar dia.
Terkait pencegahan korupsi, Ganjar mengatakan pentingnya sinergi antarlembaga. Dia menyinggung secara khusus pentingnya peran TNI menegakkan hukum di perbatasan.
“Sinergi antarlembaga menjadi penting, kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang illegal economy, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu,” kata Ganjar saat memberi pemaparan.
Ganjar menjelaskan situasi di perbatasan terkadang pelanggar hukum di-back up oleh kekuatan luar biasa. Karena itu, menurutnya, diperlukan juga kekuatan yang luar biasa untuk memberantas itu.
“Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-back up oleh kekuatan-kekuatan luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan. Tanpa itu, tidak akan bisa berjalan,” ucapnya.
Ganjar juga bicara terkait pentingnya transparansi berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Koordinasi di antara penegak hukum, lanjut dia, juga penting dilakukan.
“Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum, termasuk cross-check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga, ini untuk tingkatkan kepercayaan masyarakat, apa pun dalam pemerintahan dan kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu, kalau tidak merosot, KPK akui itu sendiri,” jelasnya.
“APH serta inspektorat inilah yang mesti meningkatkan surveillance kegiatan transaksi sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar juga bicara mengenai kepastian hukum. Awalnya, dia mengungkapkan obrolannya dengan para pengusaha.
“Saat saya bertemu pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor bahwa ‘Ya, kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, jangan-jangan ini dilibas semuanya ini’,” kata Ganjar.
Mendengar rumor itu, Ganjar pun mengkonfirmasi kepada para pengusaha. Dia menyebut para pengusaha justru ingin ada kepastian hukum agar iklim usaha terjaga.
“Lalu kami konfirmasi kepada para pengusaha ‘Benarkah kejadian itu? Benarkah perasaan itu yang Anda rasakan?’. (Dijawab) ‘Tidak, Pak, kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga’,” ucap Ganjar.
Mendengar jawaban itu, Ganjar pun memastikan ingin mewujudkan penegakan hukum yang baik. Dia memberi contoh salah satunya soal penegakan hukum berdasarkan bukti.
“Kami akan berikan contoh saja bahwa komitmen itu dibuktikan dengan evidence based, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan,” ujar dia.
Dalam penindakan koruptor, Ganjar menyebut para koruptor harus diberi efek jera. Hal yang membuat jera dengan dimiskinkan dan dieksekusi di Lapas Nusakambangan.
“Kalau itu tidak jera, deterrent effect-nya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata
Kemudian, soal tindak pidana pencucian uang, dia menilai pasal TPPU harus ditambahkan ke setiap kasus korupsi yang ditangani.
“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU,” ujar Ganjar.
Selain itu, Ganjar menilai RUU Perampasan Aset juga salah satu yang harus segera diselesaikan. Dia menyebut cara-cara tersebut bisa mencegah terjadinya korupsi jika diterapkan secara gamblang.
“Pengesahan RUU Perampasan Aset, inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” ujar dia.
(Sumber : Rangkuman Gagasan Antikorupsi Anies-Prabowo-Ganjar yang Dipaparkan di KPK.)
