Jakarta (VLF) – Istana menyatakan rencana redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang Rupiah masih dalam kajian dan belum dieksekusi. Rencana ini bisa saja mengubah nilai Rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan sejauh ini belum ada rencana eksekusi kebijakan redenominasi. Bahkan, dia bilang kebijakan itu belum matang dan perlu dikaji lebih dalam.

“Belum (dilakukan). Kan semua masih dalam kajian,” ujar Prasetyo singkat usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

Masih Jauh dari Eksekusi

Sebelumnya, Prasetyo juga pernah menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

“Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025) yang lalu.

Bank Indonesia (BI) akan menjadi regulator utama dalam rencana redenominasi. Sama seperti Prasetyo, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan pelaksanaan penyederhanaan Rupiah belum jadi fokus utama saat ini. Wacana itu disebut membutuhkan persiapan yang cukup lama.

Alih-alih mengeksekusi rencana redenominasi, Perry menegaskan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Yang berkaitan dengan redenominasi, tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, itu fokusnya adalah seperti itu,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025) yang lalu.

“Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” tambahnya.

Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Kerangka regulasi terkait redenominasi disiapkan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kebijakan itu dipastikan tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

“Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim.

(Sumber:Rencana Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Masih Dikaji, Belum Ada Eksekusi.)

Jakarta (VLF) – Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih tepat sasaran dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta berbagai pemangku kepentingan terkait, melakukan evaluasi terhadap piloting digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari upaya memastikan tata kelolanya dapat diimplementasikan secara nasional.

“Program ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan memastikan tepat sasaran,” jelas Ketua KPTDP dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Hal tersebut dikatakannya saat membuka rapat koordinasi KPTDP, di Jakarta, Rabu (12/11).

Salah satu pembelajaran penting dari piloting yakni bahwa kemudahan pengguna layanan dan penyederhanaan proses bisnis menjadi kunci keberhasilan berikutnya. Hal ini menegaskan pentingnya membangun sistem digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan memastikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan pengambilan keputusan dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial yang tepat sasaran. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam pemanfaatan identitas digital, diperlukan pertukaran data lintas instansi yang terintegrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

“Intinya kita ingin satu data sehingga pengambilan keputusan, terutama dari Presiden, berbasis data yang akurat,” tegas Luhut yang juga berperan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Menteri PANRB, Rini Widyantini dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa piloting digitalisasi Program Bantuan Sosial menunjukkan transformasi digital dapat secara langsung mengurangi beban administratif, baik bagi masyarakat, pendamping, maupun pemerintah.

“Yang kita lakukan saat ini adalah transformasi di bidang layanan melalui penyederhanaan,” jelasnya.

Adapun proses bisnis berhasil disederhanakan dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga langkah utama yaitu pengajuan, verifikasi dan penetapan, serta penyaluran bantuan. Penyederhanaan tersebut tidak hanya mempercepat proses dan meningkatkan transparansi, tetapi juga menurunkan risiko ketidaktepatan sasaran serta mengurangi beban verifikasi di lapangan.

Lebih lanjut, Rini menyampaikan bahwa diperlukan pendekatan dari aspek hukum yaitu penyesuaian regulasi agar seluruh tahapan pelaksanaan memiliki kepastian hukum, mulai dari seleksi penerima hingga penyaluran bantuan.

Ia juga memaparkan strategi yang akan ditempuh selanjutnya dalam menyempurnakan digitalisasi Program Bansos. Pengembangan pembayaran digital terpadu akan melengkapi transformasi penyaluran bantuan sosial di tahap berikutnya.

“Tahun ini fokus ke data dan menyiapkan proses bisnis baru untuk pembayaran, progresnya simultan,” tutupnya.

(Sumber:Mudahkan Layanan, Pemerintah Evaluasi Piloting Program Digitalisasi Bansos.)

Jakarta (VLF) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam menemukan cadangan minyak melalui kegiatan eksplorasi.

Padahal kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, potensi cekungan minyak dan gas bumi (migas) masih banyak. Namun, masih banyak cekungan yang belum tereksplorasi. Ia mengatakan saat ini ada 128 cekungan migas. Dari jumlah tersebut sebanyak 65 cekungan belum tereksplorasi.

Djoko menyampaikan salah satu kendala belum dieksplorasi nya cekungan tersebut karena ada berbagai tantangan, di antaranya terkait fiskal term, perizinan dan anggaran untuk kegiatan eksplorasi yang masih minim. Meski, kata Djoko, pemerintah telah memperbaiki hambatan-hambatan yang ada.

“Perizinan juga kita upayakan untuk mempersingkat dan mempercepat proses perizinan dan yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi,” katanya saat RDP dengan Komisi XII DPR, Rabu (12/11/2025).

Djoko mengatakan dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia masih memiliki resiko yang besar. Hal ini lah yang membuat perbankan nasional belum mau membiayai kegiatan tersebut.

Djoko mengatakan bahwa tingkat keberhasilan kegiatan eksplorasi di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Ia menyampaikan tadinya indeks kegiatan eksplorasi 1 banding 10. Jadi, untuk 10 kali pengeboran hanya ketemu

Namun, Djoko mengatakan, tingkat keberhasilan kegiatan eksplorasi migas di Indonesia sudah naik menjadi 30%.

“Yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi, Pak. Karena tidak satupun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar. Meskipun di Indonesia yang tadinya indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30%, Pak. Jadi probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30% dari kegiatan eksplorasi,” katanya.

“Jadi kalau misalnya kita ngebor sumur 10, insyaallah 3 discovery, Pak. Kendalanya adalah anggaran,” tambahnya.

Oleh karena itu, Djoko mengusulkan pendapatan atau revenue dari sektor hulu migas digunakan kembali untuk kegiatan eksplorasi. Langkah ini telah ditempuh Inggris dan Malaysia.

Dia mengatakan, salah satu hambatan utama dalam kegiatan eksplorasi ialah anggaran yang minim. Djoko mengatakan saat ini anggaran untuk kegiatan eksplorasi hanya sekitar US$ 1 miliar yang menurutnya masih minim.

“Kendalanya adalah anggaran. Nah kami mengusulkan ke depan, barangkali nanti ada pembahasan RUU (Migas), bagaimana belajar dari Inggris dan Malaysia itu pernah suatu ketika seluruh revenue daripada hulu migasnya digunakan eksplorasi,” kata Djoko.

(Sumber:Terungkap Kendala Cari Minyak di RI.)

Jakarta (VLF) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat mendesak Bupati Edistasius Endi untuk proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat. Desakan itu disampaikan sebagai respons akibat dana transfer ke daerah untuk Manggarai Barat dipangkas Rp 177 miliar lebih pada 2026.

“Melakukan lobi dan komunikasi yang proaktif dengan pemerintah pusat guna menyampaikan kondisi riil daerah dan mencari solusi terbaik terkait alokasi dana transfer di masa mendatang,” kata juru bicara Fraksi NasDem Plus DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar.

Hal itu disampaikan Martinus dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat terkait pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, Rabu (12/11/2025) sore. Marten menilai penurunan alokasi dana transfer pusat menjadi tantangan serius yang memerlukan respons strategis dan terukur.

Selain lobi pemerintah pusat, fraksi gabungan NasDem dan PDI-P itu juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak penurunan transfer terhadap program-program prioritas daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fraksi NasDem Plus juga minta pemerintah mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi-potensi lokal yang belum tergali secara maksimal, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Fraksi NasDem Plus mendukung strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat dalam menangani persoalan penurunan biaya transfer daerah. Fraksi NasDem Plus mendukung langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah yang tidak produktif, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan program prioritas.

“Mendorong inovasi dalam pembiayaan pembangunan, termasuk penjajakan skema kerja sama dengan pihak ketiga, swasta, maupun lembaga non-pemerintah, serta pemanfaatan dana-dana CSR,” kata Marten.

Diberitakan sebelumnya, alokasi dana transfer pemerintah pusat kepada Manggarai Barat pada TA 2026 hanya sebesar Rp 839 miliar lebih. Dana transfer tersebut berkurang Rp 177 miliar lebih atau 17,21 persen dibandingkan 2025 sebanyak Rp 1 triliun lebih.

Hal itu terungkap dalam Nota Pengantar RAPBD TA 2026 Manggarai Barat yang diajukan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Senin (10/11/2025).

Besar dana transfer Pemerintah Pusat itu berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025, tanggal 23 September 2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah TA 2026. Adapun rincian dana transfer dari pemerintah pusat itu sebagai berikut.

Pertama, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak direncanakan sebesar Rp 2 miliar lebih. Jumlah tersebut berkurang Rp 6 miliar lebih atau 69,12 persen dari 2025 sebesar Rp 9 miliar lebih.

Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 505 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 98 miliar lebih atau 16,27 persen dari 2025 sebesar Rp 604 miliar lebih.

Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hanya direncanakan sebesar Rp 2 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 54 miliar lebih atau 95,77 persen dari 2025 sebesar Rp 56 miliar lebih.

Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik direncanakan sebesar Rp 201 miliar lebih. Alokasi tersebut meningkat Rp 22 miliar lebih dari 2025 sebesar Rp 178 miliar lebih. Dana ini untuk pendanaan tunjangan profesi guru.

Kelima, Dana Desa direncanakan sebesar Rp 127 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 16 miliar lebih atau 11,41 persen dari 2025 sebesar Rp 143 miliar lebih.

Keenam, dana insentif fiskal, tidak mendapatkan alokasinya pada TA 2026. Pada 2025, dana insentif fiskal itu dialokasikan Rp 15 miliar lebih.
(Sumber:Dana Transfer Dipangkas, DPRD Desak Bupati Manggarai Barat Lobi Pusat.)

Jakarta (VLF) – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kunjungan ini dalam rangka Rising Fellowship yang bertujuan membangun kerja sama antara Singapura dengan provinsi di Indonesia.

Pertemuan hangat yang berlangsung di Istana Sri Temasek itu berjalan sangat ganyeng. Baik Lawrence maupun Khofifah saling bertukar pikiran dan menjajaki berbagai hal strategis untuk potensi kerja sama antara Jawa Timur dan Singapura.

Khofifah menyebut ada berbagai sektor strategis yang ia bicarakan dengan PM Singapura Lawrence. Mulai dari kesehatan hingga investasi.

“Kami berterima kasih diterima langsung PM Singapura HE Lawrence Wong. Kami berdiskusi berbagai hal strategis untuk pembangunan di Jawa Timur, mulai perdagangan karbon, kredit karbon, kerja sama pendidikan, kesehatan, investasi, serta hal strategis lain,” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Khofifah mengatakan potensi kerja sama antara Jatim dengan Singapura sangat banyak. Ia menegaskan Jatim sangat terbuka untuk menerima investasi dari Singapura.

“Iklim investasi di Jawa Timur sangat baik, dan Pemprov Jawa Timur berkomitmen penuh menjaga pertumbuhan perekonomian serta investasi. Jawa Timur juga sangat siap apabila Singapura membutuhkan kolaborasi di berbagai hal,” tegas gubernur perempuan pertama di Bumi Majapahit ini.

Khofifah menegaskan program Rising Fellowship akan memberi dampak positif terhadap Jawa Timur, mulai dari investasi hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami merasakan berbagai program dalam Rising Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur. Kami bersyukur dan bahagia dapat diterima PM Singapura HE Lawrence Wong di istana Sri Temasek Singapura,” ungkapnya.

Sementara PM Singapura Lawrence Wong menyambut baik kedatangan Gubernur Khofifah. Banyak hal strategis yang akan segera dikerjasamakan antara Singapura dan Jawa Timur.

“Kami berdiskusi dengan baik tentang cara-cara memperkuat kerja sama antara Singapura dan Jawa Timur, termasuk dalam hal kredit karbon, pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan,” tulis Wong dalam akun Instagram @lawrencewongst.

Diketahui, Rising (Republik Indonesia + Singapura) Fellowship adalah platform bilateral yang dirancang untuk memperkuat hubungan para pemimpin dari Singapura dan kawasan Indonesia.

Saat ini, Jawa Timur menerima program Rising Fellowship dari pemerintah Singapura. Program ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Perdana Menteri Singapura HE Lee Hsien Loong bersama Presiden Indonesia Joko Widodo. Program ini bertujuan membina hubungan yang lebih erat antara pemerintah Singapura dengan para pemimpin daerah di Indonesia.

Selama di Singapura, Khofifah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dalam rangka penjajakan kerja sama antara Jawa Timur dengan Pemerintah Singapura.

Saat ini, Khofifah mengungkap ada sebanyak 32 perwakilan Jawa Timur di bidang pendidikan yang tengah mendapat pelatihan dari Program Rising Fellowship.

“Saat ini juga sedang berjalan pelatihan kepala sekolah dan guru produktif SMA dan SMK di Jawa Timur sebanyak 30 orang ditambah dua orang yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Kepala Cabang Pendidikan Malang,” bebernya.

“Seminggu sebelumnya Pemprov Jatim juga mengirim direktur rumah sakit serta kepala dinas investasi untuk mengikuti training. Program ini semua juga dalam kerangka Rising Fellowship. Kami merasakan berbagai program dalam RISING Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur,” tambahnya.

(Sumber:Rising Fellowship, Khofifah Tegaskan Komitmen Investasi ke PM Singapura.)

Jakarta (VLF) – Buruh memberikan tiga pilihan angka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Pilihan ini sebagai bentuk penolakan terhadap perhitungan UMP oleh pengusaha dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan opsi pertama kenaikan upah dapat sebesar 6,5%. Angka kenaikan itu sama seperti perhitungan Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan UMP 2025.

“Jalan tengah yang tentu untuk dirundingkan tentu harus ada. Tadi kami sebut, pertama jalan tengahnya 6,5% karena udah pernah diputuskan presiden. Kok bisa 6,5%? kan makroekonominya sama angkanya dengan sekarang dan tahun lalu itu sama,” kata dia di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Opsi kedua, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 7,77%. Angka itu muncul dari perhitungan 2,65% inflasi ditambah 5,12% pertumbuhan ekonomi.

Opsi ketiga, kenaikan upah 8,5-10,5%. Nah, Saiq Iqbal bilang jika semua opsi itu tidak dikabulkan dan pemerintah memilih usulan pengusaha dengan Kemnaker, maka mogok nasional akan dilaksanakan pada Desember 2025.

“Mogok nasional ini bila mana pemerintah mengikuti maunya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Apindo itu indeks tertentunya 0,1 sampai 0,5. Kira-kira kenaikan upahnya cuma 3%. Kalo mengikuti Menaker, indeks tertentunya 0,2 sampai 0,7. Kira-kira kenaikan upahnya itu 3,5% sampai dengan 6%,” ungkapnya.

Mogok nasional juga bisa dilakukan lebih cepat sebelum 20 November 2025. Karena pada tanggal tersebut merupakan hari pengumuman kenaikan upah minimum oleh pemerintah.

“Maka Mogok nasional kami perkirakan ya, kami perkirakan Desember. Karena Menteri kan mau menetapkan 20 November. Kita ya persiapan lah, Desember. Bahkan bisa dipercepat, mendahului 20 November. Kami perkirakan 5 juta buruh terlibat, setop produksi di lebih 5 ribu pabrik di 300 kabupaten kota,” jelas dia.

(Sumber:3 Opsi Buruh ke Pemerintah soal Kenaikan UMP 2026.)

Jakarta (VLF) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN telah menyerap 93% dana yang diguyur pemerintah Rp 25 triliun beberapa waktu lalu. Hingga 31 Oktober 2025, BTN berhasil menyerap hingga Rp 23,28 triliun, sesuai target sebelum pertengahan November 2025.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ini disalurkan sesuai dengan pipeline kredit yang tersedia di BTN dan sesuai dengan jadwal.

“Hingga akhir bulan Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93%. Kami yakni sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (9/11/2025).

Berdasarkan data BTN, total penyaluran kredit tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan baik ke developer maupun KPR. Nixon menjelaskan, debitur korporasi BTN mayoritas dari sektor perumahan.

Sektor ini mencakup segmen developer, properti, kontraktor, hingga kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, serta pemerintahan. Dengan begitu, BTN menyalurkan SAL pemerintah lebih cepat dari tenggat waktu dari Kementerian Keuangan yaitu Desember 2025.

“Pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan dana SAL kepada BTN sebesar Rp 25 triliun dari total Rp 200 triliun. Dana ini dibagikan kepada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

(Sumber:BTN Salurkan Kredit Rp 23 Triliun dari Dana Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menanggapi isu terkait potensi penggabungan atau transaksi antara GoTo dan Grab yang sebelumnya beredar di media. GoTo mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan atau kesepakatan terkait hal tersebut.
Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo, RA Koesoemohadiani mengatakan pihaknya berupaya untuk senantiasa mendukung arahan pemerintah.

“Menanggapi spekulasi media terkait potensi transaksi antara GoTo dan Grab, GoTo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut. GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah,” ungkap Koesoemohadiani, dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Koesoemohadiani mengungkapkan sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo mendukung upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat ekosistem digital nasional. GoTo siap untuk mematuhi kebijakan serta regulasi pemerintah untuk membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

“Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” jelas Koesoemohadiani.

Koesoemohadiani menjelaskan fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi untuk dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh ekosistem. Koesoemohadiani menyebut GoTo saat ini berada pada posisi terkuat dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh rencana strategis serta kemajuan menuju profitabilitas berkelanjutan, yang tercermin dari kinerja kuartal ketiga (Q3).

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini dan berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan mitra pengemudi, mitra UMKM, serta konsumen di seluruh Indonesia yang memungkinkan pencapaian ini,” ungkap Koesoemohadiani.

Sebelumnya, isu penggabungan antara dua perusahaan aplikator ride-hailing, yakni GoTo dan Grab sempat dicuatkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi, pada Jumat (7/11). Prasetyo menyebut isu transaksi tersebut merupakan hasil pertemuan antara Grab dan GoTo bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

(Sumber:Respons Isu Merger dengan Grab, GoTo Tegaskan Patuhi Arahan Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan upaya untuk lepas dari impor solar. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong penerapan biodiesel sebagai campuran BBM.
Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani mengatakan target impor solar tahun ini sebesar 4,92 juta kiloliter (KL). Angka ini turun dari 2024 mencapai 8,02 juta KL.

Berkurangnya target impor solar ini karena telah dijalankannya program mandatori Biodiesel B40.

“Saat ini impor dari solar makin menurun, jadi kita bisa lihat dari grafiknya tadi bahwa impor solar yang berwarna kuning ini bisa lebih kecil dan ini kita harapkan nanti di pengaturan untuk komposisi biodiesel yang lebih besar lagi untuk bisa mengurangi impor,” katanya dalam Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Selain mengurangi impor solar, per 6 September 2025, penerapan B40 telah menghemat devisa sebesar Rp 107,20 triliun.

“Untuk peningkatan nilai tambah CPO tahun 2025 ini hingga November sebesar Rp 16,89 triliun dan penyerapan tenaga kerja yang sudah terlaksana adalah sekitar 1,5 juta orang sudah bekerja di on-farm maupun off-farm,” tambahnya.

Selain itu, Eniya juga menyinggung terkait dengan rencana penerapan B50 pada semester II 2025. Hal ini guna RI terbesar dari impor solar.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan bagaimana B50 bisa diterapkan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Baik dari uji teknis road test, uji kajian mengenai kecukupan dan keberlanjutan dana, dan kajian tentang ketersediaan CPO dan juga kajian adanya peningkatan infrastruktur pendukung.

“Dari sini kami berencana untuk dalam 6 bulan ke depan kita melakukan pengujian spesifik di lapangan terkait dengan persiapan B50. Dan yang perlu kita laporkan bahwa sebagai bahan pertimbangan uji standar teknis yang ada dari komposisi atau spesifikasi tentunya ini mengacu kepada standar B50 atau FAME yang lebih bagus lagi untuk bisa dicampurkan ke solar sebagai bahan baku utama,” tutur Eniya.

(Sumber:Begini Jurus Pemerintah Tekan Impor Solar.)

Jakarta (VLF) – Wacana redenominasi alias menyederhanakan nilai mata uang rupiah belum jadi prioritas pemerintah. Rencana redenominasi ini membuat nilai Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

“Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Seperti diketahui, wacana mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 muncul usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

PMK 70/2025 ditetapkan 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Salah satu isi beleid tersebut adalah penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditarget selesai pada 2026 atau 2027.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pembahas redenominasi memang kemungkinan tidak akan dibahas dalam waktu dekat.

“Ya, tidak dalam waktu dekat,” katanya singkat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejauh ini belum pernah ada pembahasan di internal pemerintah soal wacana tersebut. Meskipun sudah ada perilisan Permenkeu untuk rencana tersebut, belum ada rencana sama sekali untuk membahasnya.

“Belum pernah kita bahas, nanti kita tunggu,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi apakah ada keinginan politik dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan redenominasi, Airlangga enggan menjawab. “Nanti kita bahas ya,” katanya singkat sambil menutup pintu mobil.

BI Buka Suara

Bank Indonesia (BI) juga sudah angkat bicara terkait rencana redenominasi Rupiah. BI memastikan rencana tersebut tidak mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

“Redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya.

Ramdan menilai kebijakan ini membawa sejumlah manfaat. Di antaranya, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

Dia memastikan proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. Saat ini, Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

Kemudian, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi.

“Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,” imbuh Denny.

Dia menegaskan BI akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung.

(Sumber:Dua Menteri Prabowo Tepis Rencana Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1.)