Jakarta (VLF) – Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Ganjr Pranowo merespons langkah pemerintah yang belum membuka bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Ganjar menyinggung penanganan bencana sebagai momentum untuk memupuk persatuan nasional.
“Ini momentum persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang diwujudkan dengan aktivitas nyata,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

Ganjar menjelaskan ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi bencana di Sumatera. Pertama, mobilisasi kekuatan dari lintas sektor yang dikomandoi pemerintah.

“Mobilisasi semua kekuatan pemerintah. Tidak hanya TNI, Polri, ASN, tapi juga dunia usaha, relawan, kampus, lembaga keagamaan dan sosial lainnya,” katanya.

Dia menyebut partai politik juga harus terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera. Kader dan jaringan partai politik harus dikerahkan dalam membantu korban yang masih berada di daerah terisolir.

Selain itu, Ganjar mengatakan pemerintah juga harus sigap dalam penanganan paskabencana. Menurutnya, hunian sementara harus disiapkan pemerintah kepada korban terdampak yang kehilangan tempat tinggal.

“Saya mengingatkan penanganan tanggap darurat harus dilanjutkan dengan penanganan paska bencana. Persiapan hunian sementara sampai nanti hunian tetap,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan pengerahan tim medis ke lokasi bencana harus masif untuk mengantisipasi munculnya penyakit yang diderita pengungsi. Dia juga mengingatkan pelibatan kampus dalam memperbaiki daerah yang rusak diterjang banjir dan longsor.

“Perguruan tinggi juga diajak membuat program kuliah kerja nyata mahasiswa untuk menangani problem yang secara tematik,” ucapnya.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Jumat (5/12) menyampaikan bahwa Indonesia masih dapat melakukan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera secara mandiri, sehingga bantuan dari negara-negara sahabat masih belum diperlukan.

Meskipun begitu, Sugiono tetap mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat, mengatakan bahwa tawaran tersebut mencerminkan kepedulian mereka terhadap situasi di Indonesia.

Pada Rabu (3/12), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup untuk mengatasi bencana di Sumatera dan masih memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban bencana.

Banjir di Sumatera dan Aceh terjadi pada 25 November silam. Data terbaru yang dikeluarkan BNPB hingga Minggu (7/12) sore tercatat 940 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera, 276 lainnya masih hilang dan 5.000 orang dilaporkan luka-luka.

(Sumber:Bantuan Asing Belum Masuk Sumatera, PDIP Bicara Momentum Persatuan Nasional.)

Jakarta (VLF) – Sejumlah wilayah di Jawa Barat kembali dilanda bencana dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini memantik perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono yang menilai bahwa kerusakan lingkungan di Jabar sudah berada di titik mengkhawatirkan.

Ono menegaskan bahwa upaya menjaga alam di Jawa Barat selama ini belum berjalan maksimal, terutama karena program-program lingkungan hanya berhenti pada konsep tanpa realisasi yang kuat.

“Program-program dari dulu ada tapi tidak pernah menyelesaikan permasalahan,” ujar Ono, Sabtu (6/12/2025).

Dalam diskusinya bersama para pakar, dinas terkait, organisasi lingkungan, dan masyarakat, Ono mengungkap sejumlah penyebab utama maraknya bencana di Jawa Barat yang salah satunya karena kondisi lahan dan hutan yang kritis.

“Banyak yang bicara terkait lahan kritis, dari luas wilayah Jawa Barat itu sepertiganya atau bahkan setengahnya adalah lahan kritis,” katanya.

“Hutan di Jawa Barat yang masih utuh hanya 20%, artinya 80% dalam keadaan rusak,” sambungnya.

Upaya reboisasi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah juga dianggap belum berdampak signifikan. Kerusakan kata Ono juga terjadi di wilayah DAS, kawasan pesisir yang mengalami abrasi dan banjir rob, hingga kawasan urban.

“Jadi ada kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan di wilayah-wilayah paling tidak ada empat, wilayah hutan, wilayah das, wilayah pesisir, wilayah urban,” ungkapnya.

Anggaran Lingkungan Hidup Hanya 0,46 Persen

Menurut Ono, salah satu kendala terbesar pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk mitigasi dan pencegahan bencana.

“Dari sisi anggaran di bidang lingkungan hidup untuk APBD 2026 hanya menempati porsi 0,46% dari struktur APBD, artinya masih sangat kecil sekali,” ungkapnya.

Ia menilai pemerintah lebih mengandalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang umumnya digunakan untuk penanganan darurat bencana, bukan pencegahan.

“Penting juga bicara mitigasi, bicara pencegahan, yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” kata Ono.

Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar menilai sudah waktunya pemerintah meninggalkan pendekatan berbasis konsep. Ia pun seluruh pihak mengambil peran nyata dalam aksi-aksi pelestarian lingkungan.

“Kami ingin peran PDI Perjuangan jauh lebih besar lagi dengan melibatkan stakeholder, melibatkan masyarakat, dan menjalankan fungsi-fungsi dalam pemerintahan, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan,” ujarnya.

Ono memastikan pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan hidup Pemprov Jabar, terutama strategi mitigasi bencana.

“Seyogyanya pemerintah tidak mainnya di ujung, dalam arti BTT diperbesar karena BTT itu kan biasanya digunakan untuk penanggulangan bencana, bantuan, pemulihan, segala macam. Tapi penting juga bicara di mitigasi, di pencegahan yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” tegasnya.

(Sumber:Anggaran Lingkungan 0,46%, DPRD Jabar Ingatkan Pemerintah soal Mitigasi.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah bakal memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ini merupakan merupakan kode yang menggambarkan pengelompokan lapangan usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan KBLI menjadi panduan penting bagi seluruh pelaku usaha dan bisnis, khususnya terkait layanan Perizinan Berusaha dan penetapan Bidang Usaha Investasi.

“KBLI perlu terus dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi CEISC, agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan zaman,” ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Penyusunan KBLI mengikuti standar internasional yaitu International Standard Industrial Classification (ISIC) yang dirilis oleh United Nations of Statistical Division (UNSD). ISIC telah direvisi beberapa kali, terakhir dengan versi terbaru ISIC Revision 5 yang dirilis pada 2024.

KBLI merupakan adaptasi ISIC untuk konteks nasional guna memastikan keterbandingan data nasional dengan standar internasional yang terakhir diterbitkan oleh BPS pada 2020 (Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020). Penyempurnaan KBLI dilakukan setiap lima tahun sekali, merujuk pada Rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC).

Susiwijono membeberkan beberapa pertimbangan perlunya penyempurnaan KBLI yakni: (1) Dinamika ekonomi global sehingga muncul sektor usaha baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020; (2) Transformasi teknologi digital, pengembangan AI, monetisasi media sosial (aktivitas content creator), hadirnya aset kripto; (3) Perubahan model bisnis seperti konsep Factoryless Goods Producers (FGP); serta (4) Isu lingkungan akibat perubahan iklim seperti halnya aktivitas Carbon Capture Storage (CCS) dan lain-lain.

BPS telah menyelesaikan penyusunan KBLI 2025 dan sedang finalisasi Peraturan BPS yang mengatur KBLI 2025. KBLI 2025 juga akan menjadi dasar dan referensi utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“KBLI 2025 merupakan informasi kunci bagi seluruh dunia usaha khususnya terkait layanan Perizinan Berusaha melalui OSS dan menentukan Daftar Prioritas Investasi. Juga bagi Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya dalam penetapan golongan atau kelompok sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya dalam memberikan layanan perizinan dan investasi,” jelas Susiwijono.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Perekonomian Sekretariat Dukungan Kabinet Satya Bhakti Parikesit mengingatkan bahwa KBLI merupakan kode kunci dalam perizinan berusaha di Indonesia sesuai ketentuan dalam PP 28/2025. Oleh karena itu seluruh pelaku usaha harus memahaminya.

“Struktur KBLI 2025 terdiri dari 1.558 KBLI 5 Digit, perbandingan KBLI 2020-KBLI 2025, serta pokok-pokok perubahan di 22 Kategori (Kategori A s.d V),” jelas Satya.

(Sumber:Pemerintah Bakal Revisi KBLI, Ini Alasannya.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat transaksi ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai US$ 134,4 juta atau setara Rp 2,23 triliun (kurs Rp 16.650) Januari-November 2025.

Transaksi didapat dari kegiatan business matching (penjajakan bisnis) yang diikuti UMKM dalam Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor)
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan nilai transaksi itu terdiri atas purchase order (PO) US$ 57,45 juta dan potensi transaksi US$ 76,95 juta. Menurutnya, capaian hingga November 2025 mengonfirmasi peningkatan aktivitas dan efektivitas business matching dalam membuka akses pasar internasional bagi UMKM.

“Kinerja business matching kita hingga November 2025 sangat menggembirakan. Nilai transaksi US$ 134,40 juta mencerminkan tingginya minat buyer terhadap produk UMKM Indonesia. Kami terus memperkuat kurasi, pendampingan, dan promosi agar UMKM siap merambah pasar global,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Budi menyebut, dari business matching, juga terlihat peningkatan minat buyer mancanegara terhadap produk UMKM Indonesia dan penguatan kinerja UMKM dalam menembus pasar global.

Sejak Januari hingga November 2025, telah terlaksana 581 kegiatan business matching. Kegiatan ini terdiri atas 377 sesi pitching dan 204 pertemuan dengan buyer.

Dengan hasil positif hingga November, pihaknya optimistis capaian business matching pada 2025 akan melampaui target dan memperkokoh peran UMKM Indonesia dalam ekspor nonmigas.

Budi mengatakan penguatan kolaborasi pemerintah, pembina UMKM, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas ekspor UMKM.

“Dukungan dari perwakilan perdagangan RI di 33 negara juga sangat penting dalam membuka akses pasar baru,” tambah Budi.

Sementara itu, November 2025, nilai transaksi yang dicapai adalah sebesar US$ 4,23 juta. Nilai ini berupa purchase order (PO) senilai US$ 462.435 dan potensi transaksi senilai USD 3,77 juta.

Budi mengatakan Korea Selatan dan Singapura menjadi dua negara dengan minat tinggi, termasuk untuk pembelian produk makanan olahan dan fesyen dari rangkaian JMFW 2026.

“Pantauan kami, minat buyer pada November 2025 didominasi produk olahan boga bahari, perikanan, rempah, kerajinan, kopi, furnitur, serta aneka makanan dan minuman olahan,” ucapnya.

(Sumber:Pemerintah Bantu UMKM Tembus Pasar Ekspor, Transaksinya Sampai Rp 2,2 T.)

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kabar terkini dari pengusutan kasus illegal logging di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Perkara itu segera bergulir ke peradilan.
Dirangkum detikcom, Rabu (3/12/2025), kasus ini dibongkar oleh Tim Operasi Gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Oktober 2025. Saat itu tim mengamankan barang bukti 4.610 meter kubik kayu meranti.

“Tim Satgas PKH sudah melakukan kegiatan operasi terhadap penyitaan terhadap ilegal logging kayu, kayu meranti kurang lebih jumlahnya 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal yang tertangkap basah di daerah Gresik, Jawa Timur,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di komplek Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

“Dan dari hasil pengembangan ternyata barang ini berasal dari Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai,” lanjutnya.

Penindakan ini merupakan hasil pengembangan operasi di kawasan Hutan Sipora yang mengungkap praktik pembalakan liar terorganisir oleh PT BRN dan seorang individu berinisial IM. Pelaku bermodus memalsukan dokumen legalitas kayu. Padahal sebenarnya, PT BRN hanya mengantongi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) seluas 140 hektare.

Dokumen tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa kayu yang ditebang merupakan barang yang sah dan berizin. Padahal, kayu itu diperoleh dari hutan kawasan yang tidak berizin.

Rugikan Negara Rp 447 Miliar

Satu bulan berselang, Kejagung mengungkap data terbaru terkait kerugian illegal logging di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), yang ditangani Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Berdasarkan perhitungan akhir, kerugian negara kini mencapai Rp 447 miliar.

“Adapun total potensi kerugian negara yakni sebesar Rp447.094.787.281, termasuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan senilai Rp1.443.468.404,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan keterangannya, Selasa (2/12).

“Ini hasil akhir sesuai perhitungan ahli kehutanan berdasarkan alat bukti yang sudah berhasil diperiksa. Ini nilai total kerugian akibat tindak pidana yang terjadi lama sejak tahun 2022 sampai dengan 2025,” lanjut Anang.

Kerugian tersebut meliputi dampak potensi bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor, hingga kekeringan, akibat penebangan pohon oleh PT BRN tanpa perizinan berusaha dari pemerintah.

Anang menyebut pihaknya akan melimpahkan Direktur Utama, PT BRN berinisal IM selaku tersangka dalam perkara itu ke pengadilan. Disebutkan, IM merupakan penanggungjawab operasional dalam kasus itu.

“Saat ini telah siap dilimpahkan ke proses peradilan,” ujarnya.

Sejumlah barang bukti juga akan turut dilimpahkan, seperti 17 alat berat, 9 mobil logging truck, 2.287 batang (terdiri dari 90 batang kayu dengan total volume 453,62 m3, 1 unit kapal tugboat TB. Jenebora, serta 1 unit kapal tongkang TK. Kencana Sanjaya (muatan kayu bulat sebanyak 1.199 batang dengan volume 5.342,45 m3.

“Pengamanan barang bukti tersebut dilakukan pada kegiatan operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan oleh Tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH),” jelas Anang.

(Sumber:Kabar Terkini Kasus Illegal Logging Mentawai Bikin Rugi Negara Rp 447 M.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Abidin menyinggung jumlah korban meninggal dunia yang terus bertambah.

“Kami berharap Presiden dan BNPB segera mengambil keputusan ini demi keselamatan rakyat dan ketahanan daerah,” kata Abidin Fikri kepada wartawan, Rabu (2/12/2025).

Abidin menilai penetapan status bencana nasional penting agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan didukung sumber daya yang memadai.

Politisi PDIP ini menyebut status tersebut akan memastikan keterlibatan penuh pemerintah pusat memulihkan kondisi warga terdampak serta mempercepat mitigasi bencana berikutnya.

“Kondisi banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan dengan dampak korban jiwa dan kerusakan yang meluas. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan wilayah ini sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat lebih cepat, terkoordinasi, dan mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai,” ujar Abidin.

“Penetapan ini adalah langkah penting demi keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak serta untuk mencegah dampak lebih buruk di masa depan,” sambungnya.

Ia menyebut penetapan status bencana nasional membuka peluang negara lain ikut serta membantu. Kendati demikian, Abidin menegaskan jika BNPB menjadi instansi utama yang memberikan perizinan bagi pihak asing saat bertugas di RI.

“Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah terkait. Negara asing bisa membantu penanggulangan bencana nasional di Indonesia dengan syarat dan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang, di mana BNPB menjadi instansi utama yang mengelola dan memberi persetujuan atas bantuan tersebut serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak asing selama pelaksanaan tugasnya di Indonesia,” ujar Abidin.

“Bantuan asing tersebut bisa berupa barang, tenaga, alat, hingga keahlian khusus yang diperlukan dalam penanggulangan bencana,” tambahnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui jumlah korban terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Data terbaru Selasa (2/12) malam, sebanyak 744 orang dilaporkan meninggal dunia.

Data terbaru dampak bencana di Sumatera itu dirilis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025). Data masuk per pukul 23.28 WIB.

BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 744 di 3 provinsi. Sebanyak 551 orang masih dilaporkan hilang.

Berikut data terbarunya:

Korban meninggal 744 orang.
Korban hilang 551 orang.
Korban terluka 2.600 orang.
Jumlah terdampak 3,3 juta.
Korban mengungsi 1,1 juta.

(Sumber:Komisi VIII DPR Dorong Status Bencana Nasional di Sumatera: Korban Meluas.)

Jakarta (VLF) – Bank Jakarta telah menyalurkan dana sebesar Rp1 triliun tersebut secara tuntas dan tepat. Penyaluran ini diprioritaskan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect bagi perekonomian daerah, termasuk UMKM.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan laporan realisasi telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan. Ia mengapresiasi atas kepercayaan Kementerian Keuangan melalui penempatan dana pemerintah.

Menurutnya, kepercayaan ini menjadi pendorong penting bagi Bank Jakarta dalam menjalankan mandat penyaluran pembiayaan yang berdampak pada perekonomian daerah. Setelah seluruh dana tersebut tersalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dan pembiayaan yang berasal dari likuiditas bank yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan.

“Bank Jakarta telah menyalurkan dana sebesar Rp1 triliun tersebut secara tuntas dan tepat waktu dalam periode 12 hingga 21 November 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Dalam rangka mendukung program percepatan ekonomi nasional, pihaknya pun telah menyiapkan pipeline pembiayaan yang kuat, terukur, dan prudent untuk skala penempatan dana yang lebih besar. Hal ini menandai kesiapan Bank Jakarta untuk menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Bank Jakarta menyambut baik setiap peluang untuk kembali mendukung kebijakan fiskal pemerintah melalui penempatan dana berikutnya.

“Dengan prinsip tata kelola yang kuat, kehati-hatian, serta fokus pada sektor produktif, Bank Jakarta siap memastikan bahwa setiap penempatan dana dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” imbuh Agus.

Agus menekankan Bank Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan seluruh regulator dalam menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, akuntabel, dan berorientasi pembangunan.

(Sumber:Bank Jakarta Rampungkan Penyaluran Dana Pemerintah Rp 1 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Presiden RI Prabowo Subianto meninjau wilayah terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kemarin. Dalam kunjungannya, ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata.

Prabowo juga meminta seluruh daerah di Indonesia tidak lengah dan mulai mengantisipasi risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi keselamatan masyarakat

Merespons hal ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai perintah tersebut menegaskan komitmen Prabowo untuk siaga menghadapi dampak perubahan iklim.

“Sebelumnya saya sampaikan bahwa bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar adalah alarm krisis iklim. Bersyukur karena Presiden Prabowo juga menegaskan hal yang sama bahwa semua daerah harus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ini langkah tepat menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin memburuk,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Lebih lanjut, Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan situasi perubahan iklim saat ini dan kedepan membutuhkan koordinasi kuat dan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Eddy, situasi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk membahas dan mengesahkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk dalam Prolegnas 2026.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim diharapkan akan mengatur penanganan emisi gas rumah kaca yang menjadi pemicu krisis iklim. RUU ini juga akan diselaraskan dengan RUU Energi Baru Terbarukan yang mengatur peta jalan transisi energi, sebagai bagian dari komitmen kita untuk melakukan dekarbonisasi dan mencapai Net Zero Emission sebelum tahun 2060,” ungkapnya.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini sejalan dengan komitmen dan arahan Presiden Prabowo untuk bersiaga menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih buruk ke depannya,” lanjut Eddy.

Eddy pun mendorong aksi penanganan iklim dilakukan secara lebih cepat, khususnya penurunan emisi karbon dengan akselerasi transisi energi.

“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo untuk memperbesar bauran energi terbarukan dan melakukan akselerasi transisi energi. Ini adalah langkah strategis menghadapi krisis iklim di satu sisi dan mewujudkan ketahanan energi di sisi yang lain,” tutupnya.

(Sumber:Waka MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: Sejalan Arahan Prabowo.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, optimistis prospek ekonomi Indonesia pada 2026 tetap kuat. Pasalnya, perekonomian Indonesia didukung oleh stabilitas makro, arus investasi, serta perluasan basis industri dan hilirisasi.

Namun, Bamsoet mengingatkan agar tetap waspada terhadap tantangan global seperti gejolak geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, volatilitas komoditas, serta perlambatan ekonomi mitra dagang. Hal ini termasuk penurunan daya beli akibat inflasi dan belanja pemerintah yang kurang optimal, perlambatan investasi karena suku bunga tinggi serta ketidakpastian hukum.

Bamsoet menegaskan dunia usaha harus menjadi motor penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja adalah fondasi kesejahteraan, daya beli, dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, KADIN harus mampu menghubungkan pelaku usaha besar, UMKM, lembaga pembiayaan, hingga pemerintah daerah agar penciptaan pekerjaan berjalan sistematis.

“Kunci peningkatan kesejahteraan adalah transformasi kualitas pekerjaan. Kita harus memperluas lapangan kerja yang berkelanjutan, berpenghasilan layak, dan memberi ruang masyarakat meningkatkan taraf hidup. Itu hanya bisa terjadi melalui kolaborasi besar antara dunia usaha, pemerintah, sektor keuangan, dan lembaga pendidikan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pembukaan Rapimnas KADIN Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (1/12/25).

Lebih lanjut, Anggota DPR RI ini memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada level 4,85 persen, turun dari periode sebelumnya. Sementara itu jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang, meningkat sekitar 1,90 juta dibanding Agustus 2024.

Meski tren perbaikannya positif, Bamsoet menilai angka tersebut belum mencerminkan perbaikan struktur tenaga kerja secara menyeluruh. Sebab, sebagian besar pekerjaan baru berada di sektor informal dengan perlindungan sosial dan skema upah yang belum ideal.

“Penyerapan tenaga kerja harus bergerak dari informal ke formal. Kita ingin pekerja memperoleh jaminan sosial, kepastian upah, dan peluang berkembang. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga,” ungkap Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan UMKM menjadi sektor menentukan dalam agenda perluasan lapangan kerja. Data Kementerian UMKM mencatat terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang aktif hingga akhir 2024. Angka ini memperlihatkan kekuatan ekonomi rakyat yang besar, namun sekaligus menantang. Hal ini mengingat masih banyak UMKM yang kesulitan memperoleh kredit bank, akses pasar, dan literasi digital.

Ia menambahkan, program digitalisasi UMKM yang selama dua tahun terakhir didorong melalui berbagai kolaborasi dengan industri dan platform teknologi juga mulai menunjukkan hasil. Di beberapa kota seperti Solo, Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan, usaha mikro yang masuk ekosistem digital menciptakan pekerjaan baru di bidang pemasaran digital, logistik, produksi konten, hingga layanan pelanggan.

“Kalau UMKM mendapat pembiayaan mudah, akses ke rantai pasok nasional, dan pendampingan digital, maka jutaan pekerjaan baru akan tercipta. Yang kita bangun adalah ekosistem, bukan sekadar program,” tambah Bamsoet.

Bamsoet mendorong Rapimnas KADIN 2025 menetapkan tiga fokus strategis. Pertama, memperkuat skema pembiayaan agar usaha mikro dan kecil mampu berkembang dan merekrut tenaga kerja baru. Kedua, mempercepat program skilling dan reskilling tenaga kerja agar sesuai kebutuhan industri berbasis teknologi dan energi terbarukan. Ketiga, memperkuat kemitraan dunia usaha besar dengan UMKM daerah melalui pola offtaker dan rantai pasok.

Adapun salah satu langkah strategis yang kini, dipacu yaitu integrasi program pelatihan berbasis kebutuhan industri. Saat ini, KADIN bekerja sama dengan pemerintah dan investor untuk memastikan pelatihan menghasilkan penempatan kerja yang terukur di sektor manufaktur, energi terbarukan, kesehatan, dan ekonomi digital.

“Kita harus bergerak bersama karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu sektor, melainkan gotong royong seluruh elemen bangsa. Lapangan kerja yang luas, adil, dan berkualitas adalah fondasi utama menuju Indonesia sejahtera dan mandiri,” pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir pada antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Pertahanan RI. Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Sekretaris Utama BIN Letjen TNI Rafael Granada Baay, Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Dewan Usaha KADIN Indonesia Oesman Sapta Odang, serta para Ketua KADIN Daerah dan asosiasi se-Indonesia.

(Sumber:Rapimnas KADIN 2025, Bamsoet Dorong Dunia Usaha Perluas Lapangan Kerja.)

Jakarta (VLF) – Laporan World Wildlife Fund (WWF) menyebut sekitar 15 miliar pohon ditebang setiap tahun di seluruh dunia. Negara seperti Brasil dan DR Kongo menjadi yang paling banyak kehilangan hutan primernya. Bagaimana dengan Indonesia?
Menurut data yang dikumpulkan Statista pada 2022, Brasil menjadi negara yang paling banyak kehilangan hutan tropis primer di dunia. Total hutan primer di Brasil yang hilang mencapai 1,7 juta hektare.

Menyusul DR Kongo dengan kehilangan 512 ribu hektare dan Bolivia dengan 385,6 ribu hektare. Sementara Indonesia, berada di peringkat selanjutnya dengan kehilangan hutan primer mencapai 230 ribu hektare.

Manusia Jadi Penyebab Utama Deforestasi

Menurut WWF, sebagian besar deforestasi berkaitan dengan alih lahan yang dilakukan oleh manusia. Di berbagai negara, alih lahan bisa berupa lahan untuk pakan ternak hingga perkebunan kelapa sawit.

Hutan yang dirusak ini, dilakukan demi memenuhi permintaan global untuk kebutuhan daging, minyak sawit, dan sebagainya. Ini kenapa, perilaku konsumtif daging sering dikaitkan dengan proses panjang dari kerusakan hutan secara global.

Padahal keberadaan hutan sangat penting sebagai penyerap karbon karena bisa menyerap sekitar 16 miliar metrik ton karbon dioksida per tahun. Dalam hal ini, hutan-hutan global menyimpan 861 gigaton karbon di cabang, daun, akar, dan tanahnya, demikian dilansir earth.org.

Di sisi lain, hutan juga berperan penting dalam siklus air, terutama dalam penyerapan. Dengan adanya deforestasi di berbagai negara termasuk di Indonesia, maka otomatis berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Deforestasi menghilangkan tutupan lahan, sehingga tanah terpapar angin dan hujan. Dampaknya, bisa memperparah terjadinya banjir dan tanah longsor.

Menurut WWF, hampir separuh lapisan tanah atas dunia telah hilang akibat hilangnya hampir 4 juta mil persegi hutan sejak awal abad ke-20.

Deforestasi di Indonesia karena Sawit dan Pertambangan

Di Indonesia, kehilangan hutan tropis dikaitkan dengan aktivitas pertambangan. Sebuah studi bertajuk “A pantropical assessment of deforestation caused by industrial mining” oleh Stefan Giljum, dkk yang diterbitkan jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 12 September 2022, mengungkapkan bahwa Indonesia jadi negara yang terburuk, yang berkontribusi terhadap 58,2% deforestasi hutan tropis karena tambang.

Pada periode 2000 hingga 2019, lahan hutan tropis seluas 3.264 km persegi dibabat untuk aktivitas pertambangan. Penelitian tersebut mengkaji aktivitas di 26 negara berdasarkan citra satelit, mencakup 76,7% dari deforestasi terkait pertambangan yang terjadi antara 2000 dan 2019, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.

Selain aktivitas pertambangan, deforestasi di Indonesia juga disebabkan karena pembukaan lahan untuk sawit.

Sebuah studi yang terbit di IOP Science pada 1 Februari 2019 oleh Kemen G Austin, dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa pada periode antara tahun 2001 dan 2016, perkebunan kelapa sawit menjadi pendorong tunggal terbesar deforestasi, yang mengakibatkan 23% (90% CI 18%-25%) deforestasi secara nasional.

Pada periode tersebut, deforestasi terbesar pada periode tersebut terjadi di Sumatera disusul Kalimantan dengan lebih dari 40 persen (dari deforestasi nasional).

“Tingkat deforestasi yang tinggi dan terus meningkat selama tahun 2001-2016, yang mengakibatkan emisi GRK yang besar dan membahayakan jasa ekosistem yang berharga. Deforestasi ini sebagian besar terjadi di pulau-pulau besar Sumatera (47% dari deforestasi nasional) dan Kalimantan (40% dari deforestasi nasional),” tulis para peneliti.

Sementara itu, studi dari peneliti Harvard University menunjukkan adanya penurunan kemampuan pepohonan di Kalimantan untuk menyimpan karbon. Hal ini terutama hutan-hutan yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian tersebut telah terbit di Proceedings of the National Academy of Sciences pada April 2020, oleh Elsa Ordway, seorang peneliti pascadoktoral di Harvard University Center for the Environment, dan rekan penulis Greg Asner dari Arizona State University.

Mereka mengatakan, kerusakan hutan hujan di Malaysia dan Indonesia didorong oleh permintaan minyak sawit. Selama ini, kata peneliti, studi masih banyak yang hanya menyorot hutan tapi tidak dengan fakta keberadaan perkebunan kelapa sawit.

“Hutan tropis merupakan bagian yang sangat penting dari siklus karbon global, tetapi terdapat ketidakpastian yang sangat besar mengenai seperti apa bentuknya di masa depan-apakah hutan tropis akan berkontribusi dalam menyimpan dan menyerap karbon dari atmosfer, atau apakah hutan tropis akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer,” ujar Ordway, dikutip dari Harvard Magazine.

“Kita berada di titik kritis di mana kita masih berusaha keras untuk memahami bagaimana hutan tropis berfungsi-tetapi di saat yang sama, hutan tropis berubah dengan cepat,” imbuhnya.

Meski deforestasi Indonesia tercatat menjadi salah satu yang terparah, data World Resources Institute (WRI), mencatat dalam satu dekade terakhir Indonesia mencapai deforestasi terendah. Menurut laporan WRI, penurunan deforestasi di RI mencapai 65 persen.

Deforestasi Tak Hanya Merusak Lingkungan, Tapi…

Secara global, deforestasi berkontribusi terhadap kenaikan suhu karena hilangnya penyerap karbon. Deforestasi juga memperparah dampak banjir dan tanah longsor karena kehilangan penyerap air.

Selain itu, masyarakat adat serta hewan dan tumbuhan juga sangat terdampak. Terlebih, mereka yang tinggal di hutan, sangat bergantung satu sama lain untuk menopang kehidupan.

Dengan adanya deforestasi, rumah mereka hancur dan sumber daya terganggu. Dalam hal ini, hewan menjadi salah satu korban terbesar deforestasi.

Sebab, hutan di seluruh dunia merupakan rumah bagi lebih dari 80% spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat. Kerusakan hutan yang cepat berkontribusi pada penurunan keanekaragaman hayati yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Mengutip earth.org, setiap individu perlu memiliki kesadaran akan buruknya dampak deforestasi. Pada tingkat individu, bisa melakukan dengan menjaga lingkungan sekitar sebaik mungkin, mengurangi konsumsi daging, mendaur ulang produk sebanyak mungkin, serta memilih produk alami yang tidak mengandung bahan seperti minyak sawit.

Setiap individu diharapkan terus membaca informasi mengenai kondisi lingkungan saat ini, termasuk seperti apa kebijakan pemerintah dalam menanggapi deforestasi itu sendiri.

(Sumber:Deforestasi Indonesia Parah, Rusaknya Hutan karena Kebun Kelapa Sawit?.)