Jakarta (VLF) – Laporan World Wildlife Fund (WWF) menyebut sekitar 15 miliar pohon ditebang setiap tahun di seluruh dunia. Negara seperti Brasil dan DR Kongo menjadi yang paling banyak kehilangan hutan primernya. Bagaimana dengan Indonesia?
Menurut data yang dikumpulkan Statista pada 2022, Brasil menjadi negara yang paling banyak kehilangan hutan tropis primer di dunia. Total hutan primer di Brasil yang hilang mencapai 1,7 juta hektare.

Menyusul DR Kongo dengan kehilangan 512 ribu hektare dan Bolivia dengan 385,6 ribu hektare. Sementara Indonesia, berada di peringkat selanjutnya dengan kehilangan hutan primer mencapai 230 ribu hektare.

Manusia Jadi Penyebab Utama Deforestasi

Menurut WWF, sebagian besar deforestasi berkaitan dengan alih lahan yang dilakukan oleh manusia. Di berbagai negara, alih lahan bisa berupa lahan untuk pakan ternak hingga perkebunan kelapa sawit.

Hutan yang dirusak ini, dilakukan demi memenuhi permintaan global untuk kebutuhan daging, minyak sawit, dan sebagainya. Ini kenapa, perilaku konsumtif daging sering dikaitkan dengan proses panjang dari kerusakan hutan secara global.

Padahal keberadaan hutan sangat penting sebagai penyerap karbon karena bisa menyerap sekitar 16 miliar metrik ton karbon dioksida per tahun. Dalam hal ini, hutan-hutan global menyimpan 861 gigaton karbon di cabang, daun, akar, dan tanahnya, demikian dilansir earth.org.

Di sisi lain, hutan juga berperan penting dalam siklus air, terutama dalam penyerapan. Dengan adanya deforestasi di berbagai negara termasuk di Indonesia, maka otomatis berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Deforestasi menghilangkan tutupan lahan, sehingga tanah terpapar angin dan hujan. Dampaknya, bisa memperparah terjadinya banjir dan tanah longsor.

Menurut WWF, hampir separuh lapisan tanah atas dunia telah hilang akibat hilangnya hampir 4 juta mil persegi hutan sejak awal abad ke-20.

Deforestasi di Indonesia karena Sawit dan Pertambangan

Di Indonesia, kehilangan hutan tropis dikaitkan dengan aktivitas pertambangan. Sebuah studi bertajuk “A pantropical assessment of deforestation caused by industrial mining” oleh Stefan Giljum, dkk yang diterbitkan jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 12 September 2022, mengungkapkan bahwa Indonesia jadi negara yang terburuk, yang berkontribusi terhadap 58,2% deforestasi hutan tropis karena tambang.

Pada periode 2000 hingga 2019, lahan hutan tropis seluas 3.264 km persegi dibabat untuk aktivitas pertambangan. Penelitian tersebut mengkaji aktivitas di 26 negara berdasarkan citra satelit, mencakup 76,7% dari deforestasi terkait pertambangan yang terjadi antara 2000 dan 2019, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.

Selain aktivitas pertambangan, deforestasi di Indonesia juga disebabkan karena pembukaan lahan untuk sawit.

Sebuah studi yang terbit di IOP Science pada 1 Februari 2019 oleh Kemen G Austin, dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa pada periode antara tahun 2001 dan 2016, perkebunan kelapa sawit menjadi pendorong tunggal terbesar deforestasi, yang mengakibatkan 23% (90% CI 18%-25%) deforestasi secara nasional.

Pada periode tersebut, deforestasi terbesar pada periode tersebut terjadi di Sumatera disusul Kalimantan dengan lebih dari 40 persen (dari deforestasi nasional).

“Tingkat deforestasi yang tinggi dan terus meningkat selama tahun 2001-2016, yang mengakibatkan emisi GRK yang besar dan membahayakan jasa ekosistem yang berharga. Deforestasi ini sebagian besar terjadi di pulau-pulau besar Sumatera (47% dari deforestasi nasional) dan Kalimantan (40% dari deforestasi nasional),” tulis para peneliti.

Sementara itu, studi dari peneliti Harvard University menunjukkan adanya penurunan kemampuan pepohonan di Kalimantan untuk menyimpan karbon. Hal ini terutama hutan-hutan yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian tersebut telah terbit di Proceedings of the National Academy of Sciences pada April 2020, oleh Elsa Ordway, seorang peneliti pascadoktoral di Harvard University Center for the Environment, dan rekan penulis Greg Asner dari Arizona State University.

Mereka mengatakan, kerusakan hutan hujan di Malaysia dan Indonesia didorong oleh permintaan minyak sawit. Selama ini, kata peneliti, studi masih banyak yang hanya menyorot hutan tapi tidak dengan fakta keberadaan perkebunan kelapa sawit.

“Hutan tropis merupakan bagian yang sangat penting dari siklus karbon global, tetapi terdapat ketidakpastian yang sangat besar mengenai seperti apa bentuknya di masa depan-apakah hutan tropis akan berkontribusi dalam menyimpan dan menyerap karbon dari atmosfer, atau apakah hutan tropis akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer,” ujar Ordway, dikutip dari Harvard Magazine.

“Kita berada di titik kritis di mana kita masih berusaha keras untuk memahami bagaimana hutan tropis berfungsi-tetapi di saat yang sama, hutan tropis berubah dengan cepat,” imbuhnya.

Meski deforestasi Indonesia tercatat menjadi salah satu yang terparah, data World Resources Institute (WRI), mencatat dalam satu dekade terakhir Indonesia mencapai deforestasi terendah. Menurut laporan WRI, penurunan deforestasi di RI mencapai 65 persen.

Deforestasi Tak Hanya Merusak Lingkungan, Tapi…

Secara global, deforestasi berkontribusi terhadap kenaikan suhu karena hilangnya penyerap karbon. Deforestasi juga memperparah dampak banjir dan tanah longsor karena kehilangan penyerap air.

Selain itu, masyarakat adat serta hewan dan tumbuhan juga sangat terdampak. Terlebih, mereka yang tinggal di hutan, sangat bergantung satu sama lain untuk menopang kehidupan.

Dengan adanya deforestasi, rumah mereka hancur dan sumber daya terganggu. Dalam hal ini, hewan menjadi salah satu korban terbesar deforestasi.

Sebab, hutan di seluruh dunia merupakan rumah bagi lebih dari 80% spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat. Kerusakan hutan yang cepat berkontribusi pada penurunan keanekaragaman hayati yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Mengutip earth.org, setiap individu perlu memiliki kesadaran akan buruknya dampak deforestasi. Pada tingkat individu, bisa melakukan dengan menjaga lingkungan sekitar sebaik mungkin, mengurangi konsumsi daging, mendaur ulang produk sebanyak mungkin, serta memilih produk alami yang tidak mengandung bahan seperti minyak sawit.

Setiap individu diharapkan terus membaca informasi mengenai kondisi lingkungan saat ini, termasuk seperti apa kebijakan pemerintah dalam menanggapi deforestasi itu sendiri.

(Sumber:Deforestasi Indonesia Parah, Rusaknya Hutan karena Kebun Kelapa Sawit?.)

Jakarta (VLF) – Guna mempercepat pemulihan akses telekomunikasi yang terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera, pemerintah bersama operator menambah layanan berbasis satelit untuk memastikan konektivitas di lokasi bencana tetap tersedia.

Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, memaparkan bahwa pihaknya telah menambah titik akses internet di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi 14 lokasi dari sebelumnya 10 titik.

“Hari ini kita sudah menyediakan sampai 14 lokasi. Memang ada lokasi yang belum bisa kita tempuh karena ada jalan yang putus. Alhamdulillah, kita dibantu oleh Basarnas, TNI, dan BNPB bisa memobilisasi ke lokasi-lokasi tersebut yang sangat membantu kami penyediaan backup akses internet,” ujar Fadhilah di Balai Monitoring Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

Layanan internet berbasis satelit Starlink milik SpaceX juga turut membantu penyediaan konektivitas kepada pemerintah dengan memberikan 32 unit perangkat, termasuk dukungan genset untuk menghidupkan perangkat tersebut di lapangan.

“Dan sekarang sudah mulai on air di beberapa tempat, termasuk misalnya di Tapanuli Tengah, antara lain di SMA dan juga posko-posko BNPB,” ucapnya.

Ia menambahkan, kebutuhan titik baru masih terus berkembang. “Selain itu, kami harapkan apabila nanti di lokasi-lokasi penambahan baru karena per hari ini usulan dari BNPB, Pemda, maupun Kemendagri itu 139 lokasi. Nanti setelah ini kita koordinasi kembali untuk penyediaan backup berupa WiFi di lokasi-lokasi tersebut,” tutur perempuan yang disapa Indah ini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa pengerahan akses internet satelit menjadi langkah kolaboratif untuk menjaga akses telekomunikasi di tengah belum pulihnya infrastruktur darat.

“Memang saat ini kita sangat mengandalkan Satria dan Starlink ya untuk memenuhi kebutuhan emergensi dalam masa kritis ini, artinya di mana dalam persiapan untuk recovery keseluruhannya,” pungkas Wayan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Berdasarkan pantau detikINET yang berada di lokasi ada pimpinan penyelenggara telekomunikasi, yakni Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung, Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys, dan Market Access Manager Starlink Indonesia Tommy Des Mulianta.

(Sumber:Sinyal Darurat Dikebut, Satria & Starlink Dikerahkan Pulihkan Internet Sumatera.)

Jakarta (VLF) – Intel tengah jadi sorotan setelah dituding merekrut seorang insinyur senior yang diduga membawa rahasia perusahaan milik Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Insinyur bernama Wei-Jen Lo itu bahkan kini digugat resmi oleh TSMC, sementara jaksa Taiwan juga sudah membuka penyelidikan.

Lo bergabung dengan Intel pada musim gugur tahun ini untuk membantu meningkatkan proses produksi massal chip. Sebelumnya, ia sempat bekerja di Intel pada era 1980-an, sebelum kemudian pindah ke TSMC pada 2004 dan terlibat dalam periode paling sukses perusahaan manufaktur chip terbesar di dunia itu.

Masalah muncul ketika TSMC mengumumkan bahwa mereka menggugat Lo karena dianggap melanggar kontrak kerja dan perjanjian non compete. Tak hanya itu, Lo juga dituding melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang Taiwan.

“Ada kemungkinan besar kalau Lo menggunakan, membocorkan, mengungkap, adan memberikan rahasia perusahaam TSMC dan informasi rahasia ke Intel, yang membuat diperlukannya langkah hukum,” kata TSMC, seperti dikutip detikINET dari The Verge, Senin (1/12/2025).

Kasus ini tak berhenti di ranah perdata. Otoritas Taiwan ikut turun tangan. Berdasarkan laporan Reuters, jaksa di Taiwan telah membuka penyelidikan resmi terkait dugaan pencurian rahasia dagang ini.

Bahkan, penyidik disebut sudah menggeledah dua properti milik Lo dan menyita sejumlah barang bukti, mulai dari komputer, USB drive, hingga perangkat penyimpanan data lainnya. Aset berupa properti dan saham yang dimiliki Lo juga dikabarkan bisa ikut disita.

Intel sendiri membantah keras tuduhan tersebut. Melalui juru bicara Intel, mereka menyatakan tidak ada alasan untuk meyakini bahwa Wei-Jen Lo terlibat dalam pelanggaran apa pun terkait rahasia dagang.

“Berdasarkan semua informasi yang kami ketahui, kami tidak melihat adanya dasar dari tuduhan terhadap Mr. Lo,” kata juru bicara Intel.

Mereka juga menegaskan memiliki kebijakan internal yang ketat untuk melarang perpindahan atau penggunaan informasi rahasia dari pihak ketiga.

Namun, bagi Taiwan, isu pencurian teknologi chip bukan perkara sepele. Negeri itu dikenal sangat protektif terhadap teknologi semikonduktor, terutama milik TSMC yang menjadi tulang punggung industri chip global. Sepanjang tahun ini saja, sudah ada tiga orang yang didakwa dalam kasus lain terkait dugaan pencurian teknologi pembuatan chip TSMC untuk kepentingan perusahaan asal Jepang.

Keterlibatan Intel membuat situasi ini semakin sensitif secara geopolitik dan ekonomi. Apalagi pemerintah Amerika Serikat kini memegang sekitar 10% saham Intel, sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali kejayaan industri semikonduktor domestik dan mengejar dominasi di tengah ledakan kebutuhan chip untuk AI — sektor yang saat ini menguntungkan untuk TSMC.

(Sumber:Intel Rekrut Engineer Senior TSMC: Dituding Curi Rahasia Perusahaan.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari F-PDIP, Abidin Fikri, menyebut Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan untuk menetapkan status darurat bencana nasional pada banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat jika sudah memenuhi kriteria.

Menurutnya, penetapan itu penting untuk mempercepat penanganan.

“Presiden perlu mempertimbangkan untuk menetapkan status darurat bencana nasional jika bencana yang terjadi sudah memenuhi indikator dengan dampak luas, korban jiwa, kerugian materi yang signifikan, gangguan pelayanan publik, dan kemampuan daerah menurun dalam penanganannya,” kata Abidin kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

Menurut Abidin, status darurat bencana nasional ini akan memperkuat respons pemerintah pusat. Dia juga menyoroti terkait bantuan.

“Penetapan ini penting untuk mempercepat dan memperkuat respons pemerintah pusat yang lebih terkoordinasi dan menghadirkan bantuan lebih besar kepada masyarakat,” tutur dia.

Abidin menambahkan bahwa ketentuan penetapan status darurat bencana nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Abidin menyebut UU itu memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan status dan tingkatan bencana.

“Sehingga penanganan bisa dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, silahkan baca UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,” pungkasnya.

Berikut bunyi Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2007:

(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
a. jumlah korban;
b. kerugian harta benda;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Data Korban Bencana di Aceh-Sumut-Sumbar

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyampaikan perkembangan terkini data korban akibat bencana banjir hingga longsor di Sumatera. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, korban jiwa di wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang.

“Korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam jumpa pers, Minggu (30/11).

Sementara itu, untuk wilayah Aceh sendiri total 96 orang meninggal dunia dan 75 lainya masih hilang. Data korban jiwa tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

Terakhir, untuk wilayah Sumatera Barat jumlah korban tewas menjadi 129, sementara 118 lainnya masih hilang. Suharyanto menyebut kondisi Sumatera Barat sudah lebih puluh dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara.

“Korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka,” ujarnya.

(Sumber:Waka Komisi VIII DPR Bicara Urgensi Penetapan Bencana Nasional Sumatera.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemerintah terus berupa dalam penanganan bencana alam di Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat.

Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara untuk para korban terdampak.

“Kita juga mulai merancang untuk rehab rekon penyiapan huntara, hunian sementara, menyiapkan hunian tetap. Tadi juga kira bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segara selesai kemudian bisa masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang secepat-cepatnya agar masyarakat bisa segera pulih beraktivitas seperti biasa,” kata Pratikno dalam jumpa pers yang disiarkan di YouTube BNPB, dikutip Senin (1/12/2025).

Presiden Prabowo Subianto, kata Pratikno, menginstruksikan agar mengerahkan kekuatan nasional dalam penanganan bencana. Pratikno menyebut pemerintah akan memastikan proses evakuasi hingga penyaluran logistik kepada para korban terdampak berjalan lancar.

“Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan,” jelasnya.

Pratikno menjelaskan, pemerintah juga telah melakukan percepatan evakuasi, pemulihan jalur transportasi dan komunikasi. Pemerintah terus fokus agar situasi tanggap darurat bisa segera diakhiri.

“Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya,” imbuhnya.

Pratikno juga memberikan apresiasi kepada BNPB hingga aparat dan relawan yang terus bekerja di lapangan. Dia kembali menegaskan pemerintah akan terus bersinergi mengawal percepatan penanganan darurat di lapangan.

“Kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) data korban korban meninggal ataupun korban hilang akibat bencana banjir di Sumatera bertambah. Berikut data terkini korban bencana di Sumatera:

1. Sumatera Utara: korban meninggal 217 orang, korban hilang 209 orang
2. Aceh: korban meninggal 96 orang, korban hilang 75 orang
3. Sumatera Barat: korban meninggal 129 orang, korban hilang 118 orang

(Sumber:Pemerintah Siapkan Hunian Sementara untuk Korban Terdampak Bencana di Sumatera.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menilai kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan tangguh memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini diperkuat dengan berbagai indikator stabilitas ekonomi yang berada dalam tren positif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum tertutup C-Suite Dialogue yang menjadi bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.

“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai
krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

Airlangga menjelaskan, ketahanan ekonomi tercermin dari meningkatnya kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang terus bertahan di zona ekspansif, serta kondisi pasar keuangan yang menguat. Selain itu, nilai tukar dan inflasi juga terjaga dalam batas wajar.

Selanjutnya dari sisi investasi, pencapaian hingga November telah menembus lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target Rp 1.900 triliun pada akhir 2025.

Berbagai tekanan global sepanjang tahun ini sudah diantisipasi pemerintah dan kini tak lagi menimbulkan tekanan signifikan.

“Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ujar Airlangga.

Airlangga juga memaparkan upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi internasional. Hal ini mencakup kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, hingga kemajuan menuju aksesi OECD.

Transformasi digital turut menjadi fokus, antara lain melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS antarnegara.

Di dalam negeri, pemerintah terus mendorong deregulasi dan kemudahan perizinan. Mekanisme service level agreement kini diterapkan untuk mempercepat proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) diperkuat untuk mengurai hambatan lintas kementerian.

Agenda energi bersih juga mendapat perhatian, termasuk rencana pengembangan Green Super Grid, fasilitas CCS/CCUS, dan perluasan PLTS berbasis desa.

(Sumber:Pemerintah Sebut Kondisi Ekonomi Masih Baik-baik Saja.)

Jakarta (VLF) – Maraknya modus penipuan digital seperti telepon palsu, tautan berbahaya, hingga aplikasi tiruan membuat perlindungan data pribadi dan aset digital menjadi semakin krusial. Menjawab tantangan tersebut, Pluang menghadirkan lapisan keamanan terbaru berbasis biometrik untuk memastikan setiap akun hanya bisa diakses oleh pemiliknya.

Melalui fitur Liveness Check dan Face Match, Pluang kini menerapkan triple layer security yang mampu mendeteksi keaslian pengguna secara real-time. Teknologi ini memastikan bahwa proses login tidak hanya mengandalkan kata sandi atau kode OTP, tetapi juga verifikasi wajah yang mencocokkan pengguna asli dengan data biometrik yang tersimpan.

Lapisan keamanan tambahan ini memberikan proteksi maksimal, termasuk jika ada pihak lain yang mencoba masuk melalui perangkat atau email pribadi pengguna. Dengan sistem biometrik tersebut, upaya pengambilalihan akun dapat diminimalisir, sehingga aktivitas investasi dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

Pluang menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan data serta aset pengguna. Untuk memastikan operasional yang transparan dan terpercaya, Pluang juga bekerja sama dengan berbagai mitra yang berizin serta diawasi oleh lembaga pemerintah terkait.

Dengan pengamanan yang semakin ketat ini, pengguna dapat berinvestasi dengan lebih tenang, tanpa perlu khawatir terhadap ancaman penipuan online yang semakin canggih.

(Sumber:Lewat Fitur Ini, Pluang Perkuat Sistem Keamanan Cegah Online Scam.)

Jakarta (VLF) – Pluang kembali memperkuat posisinya sebagai platform multi-aset terdepan di Indonesia dengan menghadirkan Aura AI, fitur kecerdasan buatan pertama yang dirancang khusus untuk membantu investor mengambil keputusan dengan lebih mudah dan cepat.

Lewat Aura AI, pengguna dapat memperoleh analisis teknikal, fundamental, sentimen pasar, hingga rangkuman berita terbaru, semuanya tersaji dalam format ringkas yang mudah dipahami. Alih-alih membuka berbagai sumber informasi, investor kini cukup mengakses satu fitur untuk mendapatkan gambaran lengkap kondisi aset yang mereka pantau.

Aura AI menyederhanakan proses yang selama ini memakan waktu: membaca chart, mencocokkan laporan fundamental, menelusuri berita, hingga memahami tren sentimen pasar. Dengan satu ketukan, pengguna bisa langsung melihat insight yang relevan dan dapat langsung dijadikan pertimbangan sebelum bertransaksi.

Fitur ini tak hanya menambah kenyamanan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi investor pemula maupun berpengalaman yang membutuhkan efisiensi dalam menganalisis peluang.

Pluang mengajak seluruh pengguna untuk mencoba langsung kemudahan yang ditawarkan Aura AI dan membagikan pengalaman mereka melalui kolom komentar.

Pluang telah bekerja sama dengan mitra-mitra berizin dan diawasi oleh lembaga pemerintah terkait.

(Sumber:Pluang Hadirkan Aura AI, Fitur Analisis Investasi Instan di Satu Platform.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ada uang pemerintah daerah (Pemda) dalam jumlah fantastis yang mengendap di bank setiap tahun. Dana Pemda itu mencapai sekitar Rp 100 triliun. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah Pemda takut tak memiliki dana di awal tahun.

Dilansir detikFinance, hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/11) kemarin. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pemda sengaja menyimpan uang hingga akhir tahun supaya masih memiliki dana pada Januari-Februari tahun berikutnya. Namun akibatnya, uang tersebut jadi tercatat sebagai uang yang tidak terpakai atau menganggur.

“Saya pelajari salah satu penyebabnya adalah mereka takut, kenapa uangnya numpuk sampai akhir tahun walaupun seperti sekarang dipercepat, itu setiap tahun mereka ada sekitar Rp 100 triliun uang nggak kepakai,” jelas Purbaya.

“Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari Februari nggak ada uang sehingga nggak jalan, jadi tabung Rp 100 triliun. Tapi kan menurut saya uangnya nganggur Rp 100 triliun,” imbuhnya.

Menyikapi situasi itu, Purbaya mengatakan Kemenkeu akan membuat sistem agar transfer dana dari pusat ke daerah menjadi lebih cepat. Hal ini untuk mengurangi kekhawatiran Pemda tidak memiliki dana di awal tahun. Dengan begitu, diharapkan dana yang disimpan Pemda bisa lebih produktif dan tidak diendapkan saja.

“Jadi ke depan pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka yakin di awal tahun transfer dari pusat cepat, jadi mereka nggak usah sisain yang Rp 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin,” jelas Purbaya.

Pihak Kemenkeu juga akan berdialog dengan pemda-pemda untuk memastikan mereka mengerti cara melakukan penganggaran dan belanja sehingga lebih cepat dan efisien. Purbaya mengatakan sistem ini kemungkinan baru akan diimplementasikan pada 2026.

“Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan tahun ini baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya sehingga nanti 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur dan di akhir tahun pun hampir bersih, ada pun sedikit pasti sisa sedikit sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian,” pungkasnya.

(Sumber:Purbaya Ungkap Pemda Sengaja Endapkan Rp 100 T Tiap Tahun, Ini Alasannya.)

Jakarta (VLF) – Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pusat di wilayah perbatasan berjalan efektif.

“Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan daerah juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

Sebelum kunjungan ke PLBN Serasan, Panja menggelar rapat koordinasi di Natuna. Tim Panja melakukan perjalanan laut dari Pulau Natuna menuju PLBN Serasan selama enam jam.

Zulfikar menyebut kunjungan ke Natuna dan PLBN Serasan dilakukan untuk memastikan kondisi perbatasan secara nyata, menekankan perlunya pengawasan langsung demi pembangunan strategis.

Politisi Fraksi Golkar itu menegaskan Panja dibentuk untuk melihat langsung kondisi perbatasan, menilai pertanahan, keamanan, dan efektivitas PLBN. Ia menekankan PLBN tak cukup sebatas fisik, tapi harus optimal mendukung masyarakat dan menjaga kedaulatan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pemanfaatan PLBN Serasan yang dinilai masih belum berfungsi maksimal.

“Kami punya PLBN di Serasan, namun pemanfaatannya belum berjalan maksimal,” ungkap Cen.

Ia menjelaskan PLBN Serasan belum terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan UMKM. Menurut Cen, saat ini PLBN Serasan belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, batas transaksi perdagangan di PLBN juga dinilai terlalu kecil dan tidak sebanding dengan operasional serta kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Batas transaksi hanya 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,4 juta per orang per bulan. Itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cen menyoroti potensi besar Natuna di kelautan, perikanan, dan pariwisata. Cen menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat dan percepatan pembangunan guna memperkuat posisi Natuna sebagai beranda Indonesia di Laut Natuna Utara, serta menjaga stabilitas perbatasan.

Ia berharap kunjungan Komisi II DPR RI dapat menghasilkan langkah nyata yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Kami berharap aspirasi kami didengar dan membawa solusi bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” pungkasnya.

Peninjauan ke PLBN Serasan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin didampingi Anggota Komisi II DPR RI, yakni Ahmad Wazir Noviadi (Gerindra) dan Azis Subekti (Gerindra).

(Sumber:Komisi II DPR Tinjau PLBN Serasan, Bupati Natuna Minta Percepat Pembangunan.)