Jakarta (VLF) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kompak ketika diingatkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk kerja yang benar. Ucapan presiden kelima itu dilontarkan saat pidato HUT PDIP ke-51, Rabu (10/1/2024).
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan apa yang disampaikan oleh Megawati adalah hal yang benar. Menurut Hasyim, lembaga yang dipimpinnya harus bekerja sesuai perundang-undangan.
“Ya memang benar. Komentar beliau benar, KPU harus bekerja dengan benar sesuai aturan perundang-undangan,” kata Hasyim saat menghadiri acara serah terima Gedung Pemilu Graha Pemilu Alaya Giri Nata di Denpasar, Bali, Kamis (11/1/2024).
Oleh sebab itu, Hasyim enggan berkomentar lebih banyak terkait pernyataan Megawati. Dia menegaskan ucapan presiden periode 2001 hingga 2004 itu tepat. “Karena memang KPU dan Bawaslu harus kerja benar,” lanjut Hasyim.
Bawaslu Anggap Sentilan Mega Bentuk Dukungan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap penyataan Mega sebagai bentuk dukungan untuk Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu melakukan tugasnya yang baik dan benar.
“Alhamdulillah bagus dong itu. Alhamdulillah juga ada sentilan buat kami supaya kami awas terhadap hal-hal demikian,” ujar Rahmat di sela-sela acara yang sama dengan Hasyim di Denpasar, Kamis.
Terkait ucapan Megawati tersebut, Bagja menegaskan, Bawaslu sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur.
“Kalau (bicara) perasaan tidak bisa diadili. Yang jelas apakah sudah melakukan sesuai dengan prosedur, sudah,” jelasnya.
Bawaslu Terima 777 Aduan
Rahmat Bagja mengungkapkan Bawaslu telah menerima sebanyak 777 laporan pelanggaran hingga 3 Januari 2024. Aduan paling banyak mengenai pelanggaran administrasi.
“777 (laporan pelanggaran) per 3 Januari. Pelanggaran administrasi paling banyak, dari mulai awal sampai akhir,” ungkap Rahmat di Denpasar, Kamis.
Ditanya partai politik mana yang paling banyak melakukan pelanggaran, Rahmat belum bisa memberikan informasi itu. Sebab, itu dapat mempengaruhi elektabilitas peserta pemilu.
“Bahaya dong, kan kami harus terbukti ya nanti. Kan kami lihat (dulu),” katanya.
Bawaslu, kata Rahmat, sudah menindaklanjuti beberapa laporan tersebut. Bahkan, sudah ada laporan yang telah selesai ditangani. “Ada yang proses ada yang sudah selesai,” imbuhnya.
Paling lama, laporan administrasi sudah diproses setidaknya 14 hari. Sedangkan, laporan tindak pidana akan diproses 41 hari dengan putusan di pengadilan.
Soal pelanggaran politik uang, Rahmat belum bisa mengatakan lebih rinci terkait temuan Bawaslu sampai saat ini. Namun, ia mengaku ada beberapa daerah yang terdeteksi melakukan praktik politik uang.
Megawati Ingatkan KPU dan Bawaslu Kerja yang Benar
Sebelumnya, saat acara HUT PDIP ke-51, Rabu (10/1), Megawati berbicara terkait Pemilu 2024. Dalam pidatonya, dia sempat mengingatkan KPU dan Bawaslu harus bekerja dengan benar.
Putri presiden pertama Soekarno itu awalnya bicara terkait kebenaran dalam pemilu. Dia menyebut pemilu yang benar saat rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya untuk memilih.
“Kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka, dan berdaulat,” kata Megawati.
Karena itulah, Megawati meminta KPU dan Bawaslu bekerja dengan benar. Dia juga mengaku kerap melihat baliho berisikan pesan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan, ada apa itu, baliho ‘pemilu yang demokratis’, di mana ya saya lihat, ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan, lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas, nah ini bebasnya dan rahasia, jadi tidak digiring loh, tolong ya,” pinta Megawati.
(Sumber : Kompaknya KPU-Bawaslu Saat Diingatkan Megawati Harus Kerja yang Benar.)