Jakarta (VLF) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk lebih aktif memberikan informasi ke publik terkait kinerja pemerintah. Termasuk bantuan yang sudah diberikan pemerintah ke daerah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dikutip dari detikNews, hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya dalam Rapat Kerja dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Senin (8/12). Endipat berharap agar Komdigi lebih proaktif dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah.
“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Endipat berpendapat bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk mencegah serta menanggulangi bencana. Namun, pemerintah terus dikritik publik karena ia menilai publik kurang menerima informasi.
“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menaman pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” jelas legislator Gerindra ini.
Endipat berharap agar informasi yang disampaikan Komdigi bisa viral seperti konten-konten media sosial yang kini ramai membicarakan bencana di Aceh-Sumut-Sumbar, terutama terkait dugaan perambahan hutan menjadi penyebab parahnya dampak bencana.
Ia juga menyinggung banyaknya konten yang menyebut pemerintah tidak hadir dan cepat tanggap di lokasi bencana. Padahal menurutnya pemerintah sudah mengupayakan penanganan bencana semaksimal mungkin, hanya kurang terekspos.
“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” tegas Endipat.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” sambungnya.
Terakhir, Endipat berharap publik mendapat informasi yang tepat mengenai apa saja yang sudah dilakukan pemerintah serta menegaskan bahwa negara selalu hadir sejak awal, tidak seperti yang dinarasikan di media sosial.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.
(Sumber:Komdigi Disentil Anggota DPR karena Kurang Viralkan Kinerja Pemerintah.)
