Jakarta (VLF) – Ratusan mahasiswa dan masyarakat Jawa Timur akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya. Mereka menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Herdiawan Arifianto pun mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kepadatan di sekitaran Jalan Indrapura.
“Terkait pengalihan arus akan dilakukan situasional, akan kami monitor saat kegiatan berlangsung,” ujar Herdiawan saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (17/2/2025).
Sementara itu, Koordinator BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur, Aulia Thaariq Akbar menyebut ada ratusan mahasiswa dan massa aksi yang akan menyuarakan aspirasi dan keresahannya. Mereka tergabung dalam aliansi Jatim Menggugat.
Massa diperkirakan akan berkumpul di titik aksi pada pukul 12.00 WIB.
“Ada beberapa poin tuntutan seperti penolakan efisiensi anggaran sektor pendidikan hingga tolak multifungsi TNI di lembaga pemerintahan,” ujar Thaariq.
Berikut poin tuntutan massa aksi hari ini:
1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045
2. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik
3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
4. Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi
6. Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terciptanya “absolute power” kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara
7. Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekaligus menuntut untuk evaluasi anggaran pemerintahan di kwartal pertama
8. Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur
9. Melakukan evaluasi terhadap instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut
10. Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.
(Sumber:Mahasiswa Akan Gelar Aksi di Depan DPRD Jatim, Waspada Kepadatan Lalin.)